Tingkatkan Perekonomian yang Lebih Terbuka dan Kompetitif

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Suryakancana (Unsur) mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang perekonomian.

RADARCIANJUR.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Suryakancana (Unsur) mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang perekonomian. Bertempat di Ballroom Hotel Grand Bydiel, Cianjur, acara yang dihelat pada Kamis, (08/11) ini dihadiri sejumlah narasumber kompeten.

Dalam acara tersebut hadir PLT Sekretaris Jenderal KPPU RI Charles Panji Dewanto, Anggota DPR RI Komisi VI Eka Sastra, Direktur Pengawasan Kemitraan Deddy Sani Ardy, Wakil Ketua Dekopinda Cianjur Harry M Sastrakusumah dan mahasiswa Unsur.

Anggota DPR RI Komisi VI, Eka Sastra mengatakan, sosialisasi tentang Undang-Undang no 5 tahun 1999 ini dinilai sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. “Kita coba meningkatkan perekonomian di Indonesia ini lebih terbuka dan kompetitif serta lebih bersaing. Yakni dengan cara memperkuat KPPU ini, yang mengatur penegak hukum dalam usaha,” ujar pria yang akrab disapa Kang Eka ini.

Ia menambahkan, keberadaan Undang-Undang no 5 tahun 1999 ini sudah 19 tahun keberadaannya. Dengan begitu, untuk lebih memperkuat lagi, pihaknya akan kembali melakukan revisi. “Berkat undang-undang ini ada banyak manfaatnya. Misal terkait sanksi yang kalau dulu itu biaya SMS mahal, namun dengan adanya undang-undang ini tarifnya bisa turun. Dan tiket pesawat yang dulu mahal sekarang bisa turun harga karena adanya undang-undang no 5 tahun 1999 ini,” tuturnya.

Menurutnya, ada banyak kasus lain seperti pangan dan lain-lainnya. Eka berharap KPPU ke depannya bisa lebih kuat lagi dalam perekonomian di Indonesia agar lebih adil dan kompetitif. “Baru-baru ini ada banyak sanksi yang dikenakan oleh undang-undang tersebut diantaranya Terminal Angkasapura, operator selular dan perusahaan daging sapi yang besar dan sudah saat ini masuk dan di proses ke pengadilan,” ungkapnya, kemarin.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Komitmen, Dedy Sani menjelaskan, sosialisasi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pencerahan bagi pelaku usaha yang belum paham. Menurutnya, fenomena monopoli usaha ini, mayoritas dikuasai oleh pelaku bisnis raksasa. “Penerapan undang-undang (Nomor 5 tahun 1999) ini, secara langsung merubah sistem perekonomian. Melalui produk hukum ini, akan menghilangkan sistem kartel atau monopoli pasar yang tidak sehat,” pungkasnya.

(rzy)