Penertiban Tetap Dilakukan, Prioritas KJA Mangkrak

Ribuan petani Kolam Jaring Apung (KJA) di Waduk Cirata, Mande geruduk Kantor DPRD Cianjur, Rabu (14/11)

RADARCIANJUR.com – Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC), Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar, dan Satgas Citarum Harum Sektor 12 memfasilitasi harapan para petani Waduk Cirata Jangari (KJA) saat unjuk rasa ke gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Rabu (14/11).

Komandan Sektor (Dansektor) Zona 12 Citarum Harum, Kolonel Satriyo M Sampurno mengatakan mengenai aturan penertiban KJA bukan hanya berlaku bagi petani japung asal Cianjur saja, tapi di beberapa wilayah diberlakukan sama.
Hal itu berdasarkan regulasi sesuai intruksi dari pemerintah pusat yang sudah ditetapkan jauh hari. Pihaknya hanya melaksanakan program pemerintah saat ini.

Ditanya soal hasil audensi KJA yang sudah sepakat sekaligus sudah dibuat kesepakatan bersama untuk mencari jalan terbaik yakni jangan sampai KJA yang nonaktif tetap bersikeras bertahan, harus dibantu juga dengan masyarakat sekitar.

”Kecuali jaring apung yang maih aktif berproduksi saat ini. Hasil keputusan yang mangkrak atau tidak aktif akan ditertiban dulu, sambil menunggu keputusan audensi dengan pemerintah pusat, dan pemprov. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya,” jelasnya.

Pihaknya menyebutkan, melalui audiensi penertiban setelah melalui pendekatan persuasif. Sehingga penertiban tidak mendapat penolakan dari pemilik KJA. Jangan sampai memperkeruh kondisi, karena prosedural harus ditempuh juga dilaksankaan merupakan intruksi dari program pemerintah ’Citarum Harum’ untuk pembersihan agar Waduk Cirata bisa bersih dan tidak tercemar lingkungan.

”Perlu diketahui saat ini terus mulai bergerak melakukan sosialisasi, sejak April sampai Mei 2018. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pendataan ulang. Berikutnya, mulai 11 Juli melakukan penertiban di tiga kabupaten yakni, Kabupaten Cianjur, Purwakarta dan Bandung Barat,” terang Satriyo lagi.

Sementara, Supervisor Pengamanan Aset dan CSR Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC), Rizky Tri Pamungkas memaparkan, aspirasi dari KJA akan ditampung dan akan disampaikan menunggu hasil audiensi ke pemerintah pusat dan Provinsi Jawa barat.

”Penertiban tetap akan dilakukan yang memang melebihi kafasitas, saat ini targetan sekitar 13 ribu petak harus dieksekusi untuk penertiban,” terang Rizky.

Menurutnya, sejak tanggal 11 Juli 2018 itu KJA sudah ditertibkan dan dilakukan sosialisasi sebelum melakukan pembongkaran.

”Secara garis besarnya yang ditertibkan yakni KJA mangkrak dulu,” ungkap Rizky didampingi Kepala Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Jabar, Endah.

Ditambahkan Rizky, tidak ada ganti rugi mengenai penertiban KJA, hanya saja kompensasi sifatnya alih usaha yang terkena dampak.

”Jujur saja KJA sulit dan susah terdata selama ini, pasalnya berapa yang aktif dan nonaktif, maka itu kita terus bergerak mencari jalan solusi seperti apa untuk pemantauan lebih lanjut. Justru bingung juga, maka itu soal angka sudah terdata di BPWC sementara ada sekitar 9.500 petak yaitu di Cianjur, Bandung dan Purwakarta saat ini,” pungkasnya didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Andri Suryadinata.

(mat)