Petani Japung Minta keadilan di Gedung Dewan

Ribuan petani Kolam Jaring Apung (KJA) di Waduk Cirata, Mande geruduk Kantor DPRD Cianjur, Rabu (14/11)

RADARCIANJUR.com – Ribuan petani ikan jaring terapung (japung) yang tergabung dalam Keramba Jaring Apung (KJA) Cirata, Kecamatan Mande, Cianjur, gelar aksi unjukrasa ke gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Rabu (14/11).

Aksi terkait eksekusi penertiban di kawasan Waduk Cirata Jangari tersebut dinilai merugikan seluruh petani japung terutama yang ada di kawasan Waduk Jangari. Pera petani menilai penertiban beberapa bulan terakhir ada ribuan KJA yang masih produktif milik warga di sekitar Waduk Jangari ikut digusur seiring berjalannya program ’Citarum Harum’. Padahal semula penertiban hanya sebatas pada keramba yang tidak produktif.

Datang ke gedung dewan menggunakan berbagai kendaraan mereka langsung menggelar orasi. Mereka pun akhirnya diterima oleh beberapa perwakilan anggota DPRD Kabupaten Cianjur difasilitasi dari TNI dan Polri.

Wakil Ketua Wakil Kompepar Jangari, Hendrawan mengatakan, jelas aksi unras ini menuntut jangan sampai dieksekusi. Bagaimana nasib para nelayan dan warga sini mencari sesuap nasi untuk keluarga, artinya mengadukan kepada DPRD Kabupaten Cianjur sebagai perwakilan rakyat mengadukan nasib pada wakil rakyat.

”Ya, intinya jelas agar tidak ada penertiban dan menghentikan saat ini sedang berjalan. Kami minta dewan memperjuangkan apa menjadi aspirasi dan tuntutan saat ini, masa tidak kasihan kepada nasib para petani ikan,” ujar salah satu Koordinator Lapangan (Korlap) ini.

Ia menambahkan, para nelayan terutama warga lokal sedang budidaya ikan artinya untuk menunggu hasil panen ternak nanti dijual hasilnya. Tentu dalam hal ini kepentingan KJA memperjuangkan kehidupan keluarga.

”Jelas adanya penertiban akan berdampak faktor ekonomi banyak pembudidaya lokal kehilangan mata pencaharian dan warga jadi menganggur tidak bekerja lagi,” papar Hendra panggilan akrabnya di lingkungan KJA.

Pihaknya menilai, mengenai soal eksekusi penertiban budidaya merasa diintimidasi satgas yang bekerja di luar dari komitmen yakni hanya KJA tidak aktif yang ditertibkan. Namun realisasinya KJA aktif milik petani lokal pun turut kena penertiban.

Para pendomo akan terus mendesak DPRD sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan tuntutan, secepatnya bisa terealisasikan dan jangan terbaik. Bila tuntutan tidak dipenuhi melalui orasi yang disampaikan kemarin, mereka akan terus memperuangkan aspirasinya hingga ke Pemerintah Pusat dan Provinsi (Pemprov) untuk ditindaklanjuti.

”Nah, artinya sehingga mereka meminta satgas menghentikan penertiban dan ada jalan solusi terbaik bagimana caranya seperti apa bisa duduk bersama,” ujar Korlap Aksi didampingi Dudan dan Sopian, kemarin.

Mereka merasa, apa yang disosialisasikan dengan realisasi itu tidak sesuai, sampai saat ini sekitar 7.000 KJA ditertibkan, dari total 10 ribu KJA milik petani lokal.

”Kami lagi-lagi terusir alias tersingkirkan dari lahan selama bertahun-tahun lamanya selama ini menjadi ladang usaha ekonomi untuk keluarga, dan harus bagaimana. Secara garis besarnya perlu ada solusi terbaik,” jelasnya.

Wakil Ketua Keramba Jaring Apung (KJA) Kabupaten Cianjur, M Gunawan mengatakan, mengenai hasil kesepakatan dengan beberapa perwakilan anggota DPRD Kabupaten Cianjur, TNI dan Polri pengeksekusian masih berjalan, namun konteknya hanya jaring apung yang mangkrak (non produktif) saja.

”Bila ditanya soal berapa jumlahnya yang mangkrak masih belum tahu berapa. Nanti kita akan sosialisasi dulu untuk pendataan lebih lanjut. Kalau yang aktif ada sekitar 77 ribu yang sisanya belum jelas, hanya tinggal menunggu kejelasan untuk meninjau ke lapangan kembali untuk didata,” jelasnya.

Pelaksanaan aksi unras hingga audensi berjalan aman, tertib dan lancar hingga menghasilkan kesepakatan antara dua belah pihak.

(mat)