Pak Bupati Kembalikan SKTM

Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar

RADARCIANJUR.com – Pepatah ‘orang miskin dilarang sakit’ jadi salah satu tuntutan unjukrasa puluhan aktivis tergabung dalam Dewan Pimpinan Kabupatem (DPK) Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kabupaten Cianjur berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Cianjur.

Itu karena kebijakan pemkab Cianjur yang menghapus Surat Kerangan Tidak Mampu. Mereka meminta agar agar kebijakan itu dicabut.

Meraka juga melakukan audensi bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Mereka menuntut agar diberlakukan kembali SKTM, bagi warga pra sejahtera.

Juru bicara DPK SPRI Kabupaten Cianjur, Rudi Agan mengatakan, pemerintah haru bertanggung jawab ketika rakyatnya perlu pelayanan kesehatan. Karena sudah jelas di UUD 1945 Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan UU Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya yang telah diratifikasi oleh UU Nomor 12 Tahun 2005.

“Kesehatan sebagai bagian hak asasi manusia, merupakan salah satu unsur kesejahteraan harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita dan harapan selama ini,” kata dia kepada Radar Cianjur.

dalam audiensi itu dijelaskan kurang lebih dalam satu bulan terakhir, banyak keluhan warga pra sejahtera mengeluhkan mengenai kesehatan.

Mereka menegaskan jika tuntutan mereka tidak digubris, akan kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi dengan masa lebih besar.

“Yang harus bertanggung jawab itu siapa? Itu tanggung jawab pemkab Cianjur.KAmi berharap kelas tiga di RSUD Cianjur gratis full, untuk pelayanan kesehatan masyarakat jangan sampai ingkar janji,” katanya.

Perlu diketahui, kata dia, per Januari 2017 Pemkab Cianjur telah menghapus SKTM. Alasannya terkait anggaran.

Mereka mendesak dan minta agar aturan itu dicabut.

Rudi menambahkan, sesuai amanah UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 rakyat tidak mampu atau fakir miskin dipelihara atau diperdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Rakyat tidak mampu orang tidak berdaya, karena tidak mempunyai pekerjaan.

Apalagi, warga yang tidak memiliki penghasilan, tidak mencukupi pengeluaran kebutuhannya.

“Jadi pakir miskin dapat dikatakan oleh orang yang harus kita bantu kehidupannya, pemerintah lah yang seharusnya lebih peka akan keberadaan masyarakatnya,” timpalnya.

Sementara, Sekretaris DPK SPRI Kabupaten Cianjur, Ariskusman menambahkan, kesehatan adalah hak dasar negara, sebagaimana telah diatur UUD 45 pasal 36 ayat 1 hingga pasal 4. Selain itu hal sama diatur oleh pasal 34 ayat 1 hingga 3.

Dia mengingatkan, aksi itu menindak lanjuti aksi saat Januari. Waktu itu Bupati Cianjur berjanji atau berkomitmen untuk menggratiskan layanan kesehatan kelas tiga di RSUD Cianjur, begitu pun RS Cimacan dan RS Pagelaran, Cianjur Selatan (Cisel).

“Maka itu kami meminta lindungi hak-hak sebagai warga negara sesuai dengan amanah UUD 1945, jelasnya fungsikan kembali sistem pelayanan SKTM bagi warga memang tidak mampu,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sapturo mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

Agar kebijakan soal pencabutan SKTM itu dicabut. “Kami akan menindaklanjuti aspirasi itu,” ujarnya.

(mat)