Moratorium Bikin Mandeg Pemekaran

Pemekaran Cianjur

RADARCIANJUR.com – Pemekaran untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di beberapa daerah terganjal oleh regulasi dari pemerintah pusat. Itu terkait adanya moratorium di 2019 bisa berpotensi mengganggu pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. Kabupaten Cianjur pun menjadi salah satu daerah yang terganjal dalam rencana pemekaran tersebut.

Kendati berbagai langkah sudah dilakukan dan diupayakan, namun nampaknya para pejuang DOB harus bersabar lebih ekstra.

“Regulasinya dari pusat dan itu belum dicabut,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi.

Pihaknya hanya bisa membantu mendorong ke pemerintah pusat, akan tetapi hasilnya sama saja terganjal oleh moratorium. Beberapa kali DPRD Kabupaten Cianjur terus berupaya dalam membantu langkah untuk pemekaran ini. Bahkan Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul (PMCK) mengetahui sikap dewan dalam proses pemekaran.

Seperti diketahui, pada pemberitaan kemarin (16/11), kabar tertundanya DOB itu menuai perhatian dari Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul. Mereka mengaku sangat kecewa karena pemekaran sebenarnya sudah diperjuangkan sejak 1999. Namun, hingga saat ini belum juga terealisasi.

Sekretaris PMCK, Cecep Suganda mengaku, merasa sangat kecewa terutama rekan-rekan yang selama ini memperjuangkan pemekaran Cianjur Selatan. “Tentu saya sangat kecewa, terlebih teman-teman juga yang berjuang sejak dulu,” ujarnya kepada Radar Cianjur.

Baginya, memperjuangkan pemekaran Cianjur Selatan bukan menjadi hal yang baru. Perjuangan itu sudah dimulai sejak tahun 1999, bahkan sudah ada surat dari Panitia Khusus (Pansus) Dewan dengan nama Kabupaten Sukanagara.

Di tahun 2007 kembali memulai perjuangan dengan melakukan kajian ulang. Beragam kajian sudah diselesaikan dengan menempuh proses dua kali pansus.

“Yang menjadi kendala saat ini adalah dari Bupati Cianjur tidak mau menandatangani. Padahal, di Kemendagri sudah tercatat dan dewan pun sudah beres,” paparnya.

Kemungkinan lainnya, menurut Cecep, bupati tidak ingin menandatangani dikarenakan harus menyiapkan dana untuk menyangga daerah baru sebesar Rp300 miliar seperti yang dikatakan oleh Mendagri. Selain itu, pemerintah daerah yang dinilai tak ada inovatif menjadi kendala untuk pemekaran.

Berkaca pada sejumlah daerah yang terseok-seok pasca pemekaran, Cecep menilai, sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) bisa dikelola dengan baik ke depannya, sehingga Cianjur Selatan dimungkinkan untuk bisa mandiri berdiri sendiri.

“Keberadaan rumah sakit (RS), sudah kita dorong waktu ada RS Pagelaran. Saat ini, kita tengah mendorong pembangunan universitas. Baik SDM maupun SDA sudah yakin bisa kita kelola kedepannya,” yakin Cecep.

Ia menjelaskan, Cianjur Selatan dapat menjadi lebih mandiri karena sebenarnya proses membangun wilayah yang baru dapat dilakukan tanpa mengeluarkan modal, namun dengan keberanian dan keinginan.

“Yang jelas Cianjur Selatan berbeda dari daerah lain, kita berjuang tanpa modal tapi dengan keberanian dan keinginan,” tegasnya.

(kim)