Ejek Daku, Kau Kutangkap

Body Shaming

RADARCIANJUR.com – Body shaming atau lebih tepatnya perbuatan mengolok-ngolok dan melakukan ejekan pada fisik seseorang di dunia maya dapat dijerat hukum. Di luar soal terbawa perasaan (baper) atau bukan, namun dampak dari hinaan terhadap korban di media sosial dinilai serius khususnya secara psikologi.

Tak tanggung-tanggung, ancaman pidananya pun hingga empat tahun dan atau denda paling banyak Rp750 juta. Pelaku penghinaan/ body shaming di media sosial sendiri dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pengamat Kebijakan Publik, Dedi Mulyadi mengatakan, undang-undang tersebut dibuat untuk membatasi transaksi elektronik masyarakat yang sebelumnya terdapat kebebasan.

“Sebetulnya UU itu dibuat untuk membatasi segala bentuk transaksi elektronik masyarakat dalam mengutarakan pendapat, yang sebelumnya bebas di dunia media sosial,” ujarnya kepada Radar Cianjur.

Dedi menilai, kemajuan teknologi dengan penggunaan media sosial saat ini sangat berimbang namun tetap ada pembatas dalam penggunaannya. Pembatasan itu diterapkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan nantinya.

Ia menambahkan, dengan lahirnya UU ini maka akan terjadi fiksi hukum. “Yang terjadi adalah fiksi hukum, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau harus menerima kendati yang bersangkutan tidak mengetahuinya,” papar Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Suryakancana ini.

Sebetulnya, lanjut Dedi, selama ini pemerintah sudah sangat maksimal dalam melakukan sosialisasi, dari mulai imbauan di media sosial hingga menyeluruh ke setiap perangkat daerah. Tak hanya itu, bahkan di luar pemerintahan pun tetap harus mengingatkan dampak yang akan diterima pelaku body shaming ini.

Di mata hukum, pemberlakuan pelaku body shaming dewasa maupun anak-anak akan tetap sama. Tetapi, untuk anak-anak dilengkapi hukum acara anak yang dilakukan secara tertutup dan ditambah pembinaan. Sedangkan bagi orang dewasa tidak hanya terjerat UU ITE saja tapi dijuntokan dengan delik hukum pidana seperti perbuatan tidak menyenangkan.

Bagi keluarga korban body shaming yang merasa tidak berkenan bisa menuntut, meskipun korban tidak merasa dan acuh. “Tetap akan kena (dijerat hukum) dalam perspektif UU ITE, meski korban biasa saja (acuh) namun keluarga tidak terima,” ungkap Dedi.

Ia berpesan, kepada seluruh masyarakat untuk selalu bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak menjadi bumerang terhadap diri sendiri.

Pada sisi psikologinya, korban dari body shaming akan berdampak pada penurunan rasa percaya diri, stres, tidak nyaman dengan diri sendiri dan bahkan kehilangan penghargaan pada diri sendiri. “Korban dari body shaming itu akan merasa tidak percaya diri, stres dan pasti kehilangan penghargaan terhadap dirinya,” ujar Psikolog, Retno Lelyani Dewi.

Dampak terparahnya bahkan tidak menghargai diri sendiri, menyakiti diri sendiri hingga merasa ingin bunuh diri. Keluarga pun dituntut untuk menjadi tempat perlindungan, penampung segala keluhan yang diderita korban dan sebagai pendukung di saat batinnya sedang lemah.

Retno pun menerangkan, antisipasi keluarga bagi korban body shaming diharapkan dilakukan sedini mungkin ketika melihat hal tersebut.

“Tentunya pasti ada, korban coba untuk mencintai diri sendiri, latihan fisik jika korban dihina mengenai bentuk fisik, fokus untuk membesarkan prestasi pada bidang yang memang passion kita, berpikir lurus tidak terpengaruh komentar negatif, berteman di lingkungan yang menerima apa adanya dan pererat hubungan dengan keluarga,” jelasnya.

(kim)