Bantuan Dana 14 PAUD bakal Hangus

RADARCIANJUR.com- Anggaran bantuan dari pemerintah pusat berupa Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Cianjur belum sepenuhnya dicairkan. Hingga kemarin, masih ada 14 PAUD yang belum mendapatkan pencairan. Padahal, batas waktu pengusulan hingga pencairan ini tak sampai satu bulan yaitu pada Sabtu 15 Desember 2018.

Proses pencairan dana hibah dari pemerintah pusat yang dikocorkan untuk PAUD harus melewati berbagai prosedur. PAUD yang menerima pun tidak sembarangan bahkan sudah terverifikasi di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Namun, anggaran sebesar Rp20,5 miliar itu telah melalui proses perpindahan pembukuan atau over booking. “Semua sudah ke bank langsung, sudah over booking atau perpindahan pembukuan dari RKUD ke bendahara pengeluaran lalu ke rekening masing-masing PAUD yang telah diusulkan Disdikbud,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur, Muhammad Lutfi Agung.

Tidak sembarang menerima, rekening yang menerima pun atas nama PAUD bukan individu. Hal ini dilakukan guna menghindari hal yang tidak diinginkan mengingat nominal rupiah yang dikocorkan pun relatif banyak.

Lutfi menambahkan, secara teknis pengawasan itu bukan bagian dari BPKAD. Selebihnya dilakukan oleh Disdikbud, BPKAD hanya menerima hasil laporan saja.

“Pengawasan lebih ke Disdikbud, BPKAD hanya sebagai bendahara umum daerah,” tuturnya kepada Radar Cianjur.

Total penerima dana bantuan dari pemerintah pusat tersebut yaitu sebanyak 1.272 lembaga dengan jumlah anak yang mendapat alokasi bantuan sebanyak 34.212 anak. Kondisi itu tak sebanding dengan kebutuhan alokasi anggaran yang ada di Cianjur.

Pasalnya, lembaga PAUD yang terdaftar sebagai penerima BOP di Cianjur sebanyak 1.560 dengan jumlah peserta didik mencapai 41.785 anak. Artinya, ada ketimpangan sekitar 288 lembaga dan 7.573 anak yang belum terakomodir bantuan dana hibah ini.

Nah, terkait 288 lembaga PAUD yang tidak menerima dana hibah tersebut, Kepala Bidang SMP Disdikbud Kabupaten Cianjur, Rosidin yang menjabat sebagai Plt Bidang PAUD Nonformal Informal dan Kebudayaan menjelaskan, lembaga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut dikarenakan tidak masuk dalam Dapodik di Juli 2017. “Itu dikarenakan lembaga yang sebelumnya mendapatkan bantuan tidak membuat laporan dana hibah sebelumnya, sehingga tidak terdaftar di Dapodik,” jelasnya.

Pihaknya pun akan berupanya mengusahakan lembaga yang tidak menerima dana di tahun ini agar tahun depan, ratusan PAUD yang belum terakomodir dapat terelasisasi. Caranya, untuk 2019, pihaknya akan memberikan usulan dan memberikan pelatihan pembuatan laporan kepada operator mengenai pengiriman data laporan ke Dapodik.

Pada tahun ini, ditargetkan 100 persen dana hibah tersalurkan ke 1.272 PAUD sebelum tanggal 15 Desember 2018. Akan tetapi saat ini ada 1.258 PAUD yang sudah melengkapi dokumen, 14 PAUD belum terverifikasi pada rekening yang ternyata pasif. “14 lembaga rekeningnya pasif, tapi kita sudah upayakan hari ini (kemarin, red) bisa selesai dan kemungkinan besok (hari ini, red),” ungkapnya.

Apabila proses melewati batas yang ditentukan, maka dana tersebut dinyatakan hangus dan kembali ke kas negara. Perlu diketahui, dana BOP PAUD ini tidak diperuntukkan untuk bantuan fisik sekolah seperti bangunan dan bukan pula diberikan kepada setiap anak. Akan tetapi lebih kepada operasional PAUD dalam pembelajaran seperti bangku kelas, papan tulis dan sebagainya.

Bagi PAUD yang ingin menerima bantuan, lanjut Rosidin, harus memenuhi beberapa persyaratan yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018. Persyaratan itu di antaranya harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), murid sekurang-kurangnya ada 12 anak, 12 siswa tersebut datanya sudah terdaftar diupload pada Juli 2017 dan sudah memberikan laporan dana di tahun sebelumnya.

Rekening penerima bantuan ini tidak diperbolehkan atas nama individu, tetapi haruslah nama lembaga dengan melengkapi beberapa persyaratan seperti memiliki surat ijin operasional PAUD, data kepala PAUD dan juga bendahara. “Rekeningnya harus nama lembaga dan pembuatannya sama seperti kita membuat rekening tapi ini kan lembaga jadi harus ada surat izin operasionalnya,” terangnya.

Teknis awal, sebelum dana hibah itu diusulkan, Disdikbud telah memanggil setiap kepala PAUD dan dikumpulkan untuk diberikan arahan sosialisasi mengenai mekanismenya seperti persiapan penerimaan, teknis dan pembuatan laporan.
Untuk pengawasan dalam penggunaannya, Disdikbud berkewajiban memonitoring PAUD yang menerima agar tidak disalahgunakan.

“Ya kita berkewajiban memonitoring agar tidak disalahgunakan dan juga sesuai nantinya laporan pada akhir tahun supaya bisa diajukan kembali,” tutupnya.

(kim)