RSUD Pagelaran Dilaporkan ke Kejari

RADARCIANJUR.com – LSM Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi, melaporkan dugaan kasus KKN yang terjadi di RSUD Pagelaran ke Kejaksaan Negeri Cianjur, Senin (26/11).

Koordinator LSM Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi Deddy Tosser mengatakan, laporan yang ia lakukan sebagai bukti dukungan nyata terhadap pemerintahan saat ini.

“Kalau mental aparat pejabatnya seperti ini bisa kacau. Laporan ini saya lakukan untuk menepis tanggapan dari masyarakat bahwa kasus di RSUD Pagelaran yang saya hembuskan akan berhenti, kasus ini akan dikawal sampai ke penegak hukum dan dikawal juga oleh mahasiswa,” kata Deddy saat menggelar jumpa pers setelah melakukan laporan ke kejaksaan.

Deddy mengatakan, kasus yang ia hembuskan saat ini ruang lingkupnya sudah berada di ranah hukum.

“Sudah bukan kewajiban saya lagi, saya sudah serahkan berkas atas pengaduan laporan, kami juga sertakan bukti yang dilampirkan berikut kuitansinya lengkap,” kata Deddy.

Deddy mengatakan, kasus yang ia laporkan adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di RSUD Pagelaran.

Dalam laporan disebutkan bagi hasil yang dilakukan dari keuntungan rumah sakit tidak sesuai dengan Payung hukum Permendagri No 61 tahun 2007.

Seharusnya dalam peraturan tersebut bagi hasil keuntungan dilakukan 53 persen untuk jasa layanan sarana prasarana, dan 47 persen untuk jasa layanan.

“Di RSUD Pagelaran malah mengeluarkan SK baru dan membatalkan SK sebelumnya, disitu pembagian jasa layanan juga tak sesuai,” katanya.

Perwakilan Himpunan Mahasiswa Tdjianjur, Fadil Muhamad, mengatakan, ia cukup miris melihat kasus ini.

“Saya miris di tengah kebutuhan pelayanan kesehatan bagi warga malah ada kegiatan yang diduga tindak pidana korupsi, miris sekali hal ini harus dituntaskan dan harus ditindak,” kata Fadil.

Fadil mengatakan, pihaknya hari ini tak menggulirkan wacana atau hoaks karena sebelumnya pihaknya sudah berdiskusi.

“Maka dibuatlah laporan, saya berharap kejaksaan bisa mengungkap secepatnya,” kata Fadil.

Kordinator aksi Galih Widyaswara menyebutkan, dengan adanya dugaan korupsi pungutan liar di RSUD Pagelaran, total kerugian negara dalam satu tahun bisa mencapai Rp840 juta.

“Kerugian negara selama satu tahun sebanyak Rp840 juta karena dalam satu bulan pungli yang didapat sebanyak Rp70 juta dan ini harus kita hentikan sebelum dugaan korupsi ini menjadi tradisi di RSUD Pagelaran ” tuturnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur Yudhi Syufriadi SH MM membenarkan adanya laporan dari sejumlah elemen dan berjanji akan mengkaji laporan tersebut terlebih dahulu.

“Benar tadi pagi ada yang datang melakukan laporan,” kata Yudhi.

(dil)