Honorer Cianjur Minta Lebih

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Ragam gelombang perjuangan guru honorer akhirnya membuahkan hasil. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui regulasi Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di peringatan HUT PGRI ke-73 dan Hari Guru Nasional di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor pada Sabtu (1/12). Kendati demikian, pejuang honorer menilai regulasi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebaiknya dilakukan tanpa tes.

Ketua Honorer K2 Kabupaten Cianjur, Magfur menyayangkan, itikad baik dari pemerintah. Sebab yang diharapkan oleh guru honorer adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Ya memang sangat disayangkan karena yang diharapkan teman-teman guru honorer itu kan menjadi PNS,” ungkapnya kepada Radar Cianjur.

Baginya, PPPK itu sama halnya dengan pekerja di sebuah perusahaan yang outsourcing terikat dengan kontrak. Namun itu semua tidak semata-mata ditelan bulat-bulat, guru honorer masih menunggu keputusan pasti dari pihak pemerintah.
Sehingga tidak seperti sebelumnya yang hanya mengulur waktu dan janji saja. “Bagi guru honorer, itu janji atau hanya menjadi harapan palsu saja, yang jelas kita tunggu kepastiannya,” tegasnya.

Selain itu, jika PPPK harus ada tes seperti CPNS, lebih baik ditiadakan. Hal tersebut hanya akan mempersulit dan menambah beban guru honorer yang telah lama mengabdi khususnya yang berusia di atas 35 tahun.

Lebih bijaknya, lanjut Magfur, PPPK dijadikan hadiah sebagai bentuk pengabdian yang selama ini diberikan. “Lebih baik dijadikan hadiah bagi para honorer yang sudah lama mengabdi dan jika memang ada prosedurnya, alangkah bijaknya hanya dilakukan verifikasi saja serta tidak melalui tes, karena banyak guru honorer yang telah mengabdi lama dan juga sudah di atas 35 tahun,” terangnya.

Seperti diketahui, Jokowi membawa kado spesial saat menghadiri peringatan HUT Ke-73 PGRI dan Hari Guru Nasional 2018 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, (1/12). Dia mengumumkan bahwa regulasi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sudah diteken.

Kabar dari Jokowi tersebut tentu menjadi angin segar bagi para guru honorer. Khususnya mereka yang tahun ini tidak bisa mendaftar CPNS karena berusia di atas 35 tahun. Saat Jokowi menyebut sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah 49/2018 tentang Manajemen PPPK tersebut, tepuk tangan lebih dari 44 ribu guru di Stadion Pakansari langsung bergemuruh.

“Telah kita terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” kata Jokowi. Dia melanjutkan, keberadaan PPPK membuka peluang pengangkatan guru bagi yang telah melampaui usia maksimal untuk mendaftar CPNS. Para pegawai yang berstatus PPPK akan mendapat hak setara dengan PNS.

Hak tersebut adalah besaran gaji layaknya PNS. Kemudian, jaminan perlindungan sosial seperti asuransi BPJS Kesehatan. Namun, pegawai berstatus PPPK tidak mendapat dana pensiun layaknya PNS.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan ketentuan baru dalam pencairan tunjangan profesi guru (TPG). Di antaranya, guru yang tidak masuk karena alasan tertentu, seperti sakit dan menjalankan ibadah umrah atau haji, tetap mendapatkan TPG seperti biasanya. Tidak dipotong.

(kim/jpnn)