Tindak Tegas Perusak Hutan

SOSIALISASI: Kementrian Kehutanan Republik Indonesia saat melakukan sosialisasi penegakan hukum tentang pengamanan hutan.

RADARCIANJUR.com – Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) menggelar sosialisasi tentang pengawasan dan pengamanan hutan, yang digelar di hotel Palace Cipanas, Sabtu (1/12).

Kepala Bidang PTN Wilayah I TNGGP Cianjur, Diah Qurani menjelaskan, upaya penanganan, pengamanan dan pengawasan TNGGP di wilayah satu ini butuh peran dari semua pihak. Bukan hanya pihak TNGGP saja, namun masyarakat dan Pemerintah Desa khususnya yang ada di wilayah Gunung Gede Pangrango juga harus ikut berperan.

“Dalam pengamanan dan pengawasan ini, kami bekerja sama dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Jabalnursa. Artinya, kami juga mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait,” katanya.

Dalam pengawasan dan pengamanan tersebut, dikatakan Diah, pihaknya membagi lima resort penanganan TNGGP. Yakni, Gunung Putri, Cibodas, Mandala Wangi, Sarongge, dan Tegalega.

“Masing-masing di tingkat resort itulah yang melaksanakan kepanjangan tangan dari Balai Konservasi TNGGP. Dalam rangka pengelolaan kawasan, baik pengembangan wisata, dan masyarakatnya, serta pengamanan TNGGP,” papar Diah.

Untuk kerusakan yang terjadi di TNGGP, sejauh ini belum ada laporan atau data yang memang valid. Menurut Diah, kalaupun nantinya memang ada, pihaknya akan menindak tegas pelaku kerusakan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada.

“Kalau dari tingkat pelanggaran tindak pidana kehutanan di tahun ini memang tidak ada. Tetapi gangguan terkait pengawasan TNGGP memang ada. Seperti adanya pendaki ilegal, dan penggarapan yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya,” ujarnya.

Disamping itu, pihaknya pun terus mengawasi hal tersebut. Beberapa cara penegakan dengan peraturan yang berlaku. Seperti dengan cara patroli pendakian.

“Itulah upaya kami dalam pengawasan TNGGP. Selain terus memberikan pemahaman kepada calon pendaki, bahwa keterbatasan kuota, dan adanya penggunaan tiket booking online. Jangan sampai aturan ini dilanggar,” punkasnya.

(dan)