Tolong Kembalikan SKTM

RADARCIANJUR.COM – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Jawa Barat, Leonard menilai, konsep Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) digunakan sebagai salah satu jalur bagi masyarakat tidak mampu, sebagai solusi dari himpitan ekonomi saat ini, Rabu (5/12).

Leonard memaparkan, kebijakan pemerintah seharusnya tetap memberikan jaminan pelayanan sosial yang gratis. Artinya SKTM ini bisa dipakai untuk kebutuhan apa saja yang bersangkutan dengan kebutuhan masyarakat.

“Nah, seperti kesehatan, pendidikan, adminduk dan hal lainnya kepentingan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya kepada Radar Cianjur saat dihubungi langsung, malam kemarin.

Pihaknya menyoriti, pemerintah harus menyadari dan intropeksi kalau saat ini belum ada terobosan-terobosan dalam meningkatkan tarap hidup masyarakat. Permasalahan kebijakan sosial adalah permasalahan masyarakat, karena menyangkut kalkulasi hidup.

Contoh sederhana di bidang kesehatan, masyarakat diharuskan ikut mempunyai kartu BPJS dengan syarat membayar iuran tiap bulannya, sampai saat ini masyarakat pun masih banyak yang belum mempunyai kartu BPJS.

Ketua DPW SPRI Jawa Barat ini menyambungkan, masalahnya apa? ketidakmampuan masyarakat dalam membayar iuran mengakibatkan ketakutan dalam mendapatkan jaminan sosial, seharusnya merek mendapatkan. Sederhana sebenarnya kalau pemerintah sudah mengakui bahwa situasi saat ini belum bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Artinya, pemerintah harus memberikan terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat. SKTM ini adalah surat sakti bagi masyarakat miskin, kalau ditiadakan berarti pemerintah bukan untuk mengurusi masyarakatnya, tapi mengurusi dirinya sendiri untuk kepentingan sendiri,” kata, Leo panggilan akrab di lingkungan aktivis Jawa Barat ini.

masih kata Leo, ketegasan dari SPRI selalu berjalan bersama-sama dengan masyarakat tedak mampu. Pemerintah harus tetap memberlakukan SKTM untuk semua bidang, kalau ditiadakkan ini salah kaprah. Karena, pada hakikatnya jaminan sosial tidak mengenal masyarakat dari golongan kaya atau kaum miskin.

“Saya hanya memahami jaminan sosial itu untuk seluruh rakyat, tidak peduli kaya miskin. Semua orang harus mendapatkannya secara gratis. Maka tugas pemerintah wajib mempersiapkan biaya yang dibutukan serta berbagai fasilitas diperlukan,” pungkas, Leo.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Cianjur dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golakar) H Sapturo mengatakan, sebagaimana tuntutan SPRI pihak dewan mendesak Pemerintah Daerah Cianjur, untuk merealisasi tuntutan tersebut. Namun saat ini pihak OPD terkait masih saling lempar kewenangan, seperti Dinas Sosial (Dinsos) tetap pada prinsifnya pemegang data.
“Nah, begitu juga Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD, serta BPJS masih sama,” jelasnya saat dihubungi waktu acara sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Cianjur belum lama ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Amad Mutawali mengatakan, sebetulnya bukan saling lempar, tapi masing-masing punya peran, pada intinya tetap kewenangan ada di Bupati Cianjur. “Kewenangan ada di bupati selaku pemangku kebijakan,” singkatnya.(mat)