Bangun Perumahan Harus Ada Jaminan Rp2 M

RADARCIANJUR.COM – Dua pengembang perumahan (developer) menggelar aksi audiensi yang difasilitasi Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur, sekitar pukul 10:00 WIB, di aula LT II, Kamis (6/12).

Audiensi itu dilakukan membahas sulitnya perijinan membuat perumahan bersubsidi, seakan dihambat beberapa oknum.

Salah satu pengembang PT Permata Cianjur Indah, Sony Wijaya mengeluhkan, mediasi ini jelasnya minta keringanan dan kebijakan. Intinya ada tolenransi soal pembangunan rumah bersubsidi ini untuk kepentingan publik, khususnya untuk masyarakat Cianjur bisa mengambil rumah murah meriah.

“Jelasnya, gak usah pakai jaminan-jaminan sengala. Secara pihaknya hanya minta mengenai biaya perizinan. Dirinya juga siap bertanggung jawab bila soal kerusakaannya masuk ke Pesona Indah Cianjur (PIC). Artinya jalan akan diperbaiki kalau ada kerusakan,” jelasnya kepada beberapa awak media cetak dan online, kemarin.

Bravo Komando Grup sangat menyesalkan atas harus adanya jaminan sekitar Rp2 miliar. Selain itu sebagai kebutuhan primer, khususnya warga memang sangat mendambakan rumah subsidi akan memprioritaskan rumah terlebih dulu sebelum berpaling pada kebutuhan lain. Di lain sisi, sebagian masyarakat juga memandang rumah sebagai sarana investasi.

“Jadi mohon harus memahami dan mengerti ada toleransi, jangan sampai ada hambatan atau kontek niatan lain. Karena, kita murni untuk membantu masyarakat kecil yang belum memilki rumah singgah. Kan bisa ngambil secara kredit,” kata Dewan Pembina juga Penasehat LBH Bravo Komando Grup, Bambang Adi S alias Mas Bengbeng.

Di lain pihak, salah satu perwakilan warga PCI, Firman memaparkan, audensi ini artinya pengen mencari solusi bukan ada kontek atau niatan lain. Mungkin keluarga besar PCI akan melakukan rapat melalui musyawarah untuk mencapai mufakat bagaimana nanti hasilnya.

“Artinya bisa ada titik temu dan solusi terbaik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dinas Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur, Cecep S Alamsyah mengatakan, sebetulnya saat ini soal mengenai perijinan dipermudah. Apalagi soal perumahan subsidi, kalau memang ada memang dianggap sulit ada hambatan itu ada aspek-aspek non teknis sosial, ada situasi-situasi pertimbangan dari perspektif masing-masing.

“Kalau semuanya lengkap cepat soal perijinan, konteknya bukan salah benar. Konteknya ini masalah toleransi hanya tinggal dibicarakan saja secara baik-baik, artinya mengenai soal toleransi saja. Pihak dinas sendiri hanya memfasilitasi saja untuk mediasi,” pungkasnya.(mat)