KPK Minta Kakak Ipar Bupati Cianjur Menyerahkan Diri

BARANG BUKTI: Anggota KPK Basaria Panjaitan saat konfrensi pers tunjukan barang bukti OTT Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar dan tiga tersangka lainnya.

RADARCIANJUR.com – Di penghujung 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (12/12) pagi sekitar pukul 06:00 WIB.

Setelah melakukan pemeriksaan, KPK menetapkan Bupati Cianjur sebagai tersangka berkaitan dengan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan. Irvan meminta kepala sekolah di wilayahnya menyetorkan uang.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/12).

Keempat orang yang jadikan tersangka itu antara lain: Irvan Rivano Muchtar selaku Bupati Cianjur, Cecep Sobandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin selaku Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan Tubagus Cepy Sethiady selaku kakak ipar Irvan.

Namun Tubagus belum terjerat KPK. Basaria pun meminta Tubagus menyerahkan diri.

“Dalam OTT ini, KPK mengamankan uang Rp 1.556.700.000 dalam mata uang rupiah pecahan 100 ribu, 50 ribu, dan 20 ribu,” imbuh Basaria.

Keempat tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, orang nomor satu di Kabupaten Cianjur ini ditangkap tak seorang diri. Irvan diamankan bersama lima orang lainnya, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi.

“Iya betul (bupati ditangkap). Kami juga tangkap lima orang lainnya, salah satunya kadis pendidikan,” ujarnya kepada Radar Cianjur.

Febri menambahkan, lima orang selain bupati yang ditangkap merupakan orang atau pejabat yang duduk di instansi pendidikan. Jabatan salah satu kabid dan unsur Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) serta beberapa pihak lain terpaksa diamankan KPK.

“Ada dugaan kesana (penyelewengan anggaran pendidikan), tapi kita masih selidiki. Dari tadi seharian kita masih periksa,” tuturnya tadi malam.

Ia mengungkapkan, saat ditangkap, ditemukan nominal uang sebesar Rp1,5 miliar di lokasi. Angka fantastis itu diduga berasal dari sejumlah kepala sekolah yang ada di Kabupaten Cianjur. Dana itu dikumpulkan untuk disetorkan kepada Bupati. “Anggaran itu diduga akan digunakan untuk menyuap kepala daerah (bupati),” ungkapnya.

Dilain pihak, salah satu kuasa hukum Bupati Cianjur, Yudi Junadi menjelaskan, hingga saat ini dirinya masih belum tahu kejelasan seperti apa kasus yang menimpa bupati.

Pihaknya juga sedang menunggu pernyataan resmi dari pihak KPK. “Betul, kita masih belum tahu, hasilnya masih menunggu? Tidak tahu seperti apa,” jelasnya kepada Radar Cianjur saat dihubungi, semalam.

Ketua Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Cianjur, Adi Otong membenarkan, bahwa fakta bupati ditangkap KPK berkaitan dengan dugaan suap OTT dana DAK di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pihaknya selaku masyarakat Cianjur sangat prihatin dengan kejadian tersebut. “Adapun ketika bupati melakukan perkerjaanya ada ratusan jalan gorol yang dia buat ada Alun-alun Cianjur yang megah dan dalam waktu dekat akan diresmikan,” ujarnya.

Kebijakan bupati juga tidak menjadi apa-apa ketika ada kasus OTT yang menimpanya terkait dugaan melakukan tindak pidana korupsi.

“Hal ini harus menjadi pelajaran bagi semua pelayan masyarakat, dan berani mengambil sikap untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi hanya bisa terjadi karena ada niat dan kemauan, jujur saja perlu diketahui semua,” tambahnya.

(yaz/mat)