OTT Bupati Ganggu Psikologis ASN

APEL PAGI: Peristiwa penangkapan OTT Bupati pada Rabu (12/12) dinilai mempengaruhi psikologis ASN. Foto: Fadilah Munajat/Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Pasca Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK aktivitas aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Cianjur, berjalan normal. Puluhan ASN tetap melaksanakan apel seperti biasa.

Namun suasana apel sedikit berbeda dari biasanya. Apel yang biasa digelar pukul 06.30 mundur menjadi pukul 07.30 WIB, pada apel pagi yang dipimpin oleh Asda III, Budi Rahayu terlihat banyak ASN yang tak hadir.

Pada sambutan apel Budi tidak menyinggung tentang permasalahan kehadiran KPK yang telah menjemput bupati dan beberapa pejabat lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
Budi hanya berpesan agar setiap kegiatan tetap berlangsung, tetap menggunakan pakaian seragam sesuai hari, dan fokus pada kegiatan di akhir tahun anggaran.

“Masalah penyerapan anggaran, Wabup berpesan tetap melakukan pelayanan sebagaimana biasa, mengakhiri tahun anggaran agar siap saat pemeriksaan BPK dan inspektorat,” kata Budi.

Kabag Humas Pemkab Cianjur, Gagan Rusganda mengatakan, ia terakhir mendapat informasi setelah ada conference pers KPK yang menetapkan bupati Cianjur sebagai tersangka. “Namun apa yang disampaikan oleh pa Wabup yang pasti semua pelayanan harus tetap berjalan bekerja sesuai dengan tupoksi,” katanya.

Gagan mengatakan, secara psikologis pasti ada dampak dari penjemputan bupati terhadap para ASN. “Apapun yang terjadi berkenaan dengan kegiatan di lapangan tetap berjalan,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar meminta maaf atas kelalaiannya sehingga terdapat kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018.

Irvan sendiri enggan mengaku telah melakukan pemotongan anggaran DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur seperti yang dituduhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tidak, tidak ada, tidak ada sama sekali. Saya memohon maaf kepada warga masyarakat kabupaten Cianjur atas kelalaian saya dalam mengawasi aparat pemerintah Kabupaten Cianjur yang telah melanggar hukum,” ujarnya di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/12).

Meski begitu, Irvan mengaku dirinya sebagai kepala daerah turut bertanggung jawab untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi. “Tentunya saya sebagai kepala daerah ikut bertanggung jawab dan semoga kedepan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua juga aparat Pemerintahan Kabupaten Cianjur untuk menciptakan pemerintah yang bersih,” tuturnya.

(dil)