KPAI Juga Bahagia KPK Tangkap Bupati Cianjur

Irvan Resmi Pakai Rompi Orange

RADARCIANJUR.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menangkap Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar.

Anak mantan bupati dua periode sebelumnya, Tjetje Muchtar Soleh itu ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) karena ‘menyunat’ dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan Cianjur Tahun 2018.

Demikian disampaikan Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya yang diterima PojokSatu.id (Grup Radar Cianjur), Minggu (16/12). “KPAI mengapresiasi keberhasilan KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cianjur, semoga menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lainnya,” tutur Retno Listyarti.

Retno menegaskan, korupsi pendidikan adalah kejahatan luar biasa, karena berdampak signifikan dan dasyat terhadap keselamatan peserta didik, kualitas pendidikan dan masa depan bangsa.

“Bagaimana mau mendidik anak berkarakter jujur, sementara kepala sekolah, kepala dinas dan kepala daerahnya mencontohkan korupsi,” urai Retno Listyarti.

Retno membeberkan, korupsi yang dilakukan Irvan Rivano Muchtar itu juga melahirkan dampak panjang. Salah satu, tentunya akan berdampak buruk terhadap pelayanan pendidikan dan pencaoaian kualitas pendidikan di Kabupaten Cianjur. “Bahkan bisa membahayakan keselamatan warga sekolah,” tegasnya.

Setidaknya ada tiga alasan untuk mendukung pernyataan Retno itu. Pertama, kontraktor akan menurunkan kualitas bangunan dari yang seharusnya karena anggarannya juga di potong.

Akibatnya ruang kelas dan laboratorium akan dibangun dengan bahan bangunan yang tidak sesuai standar keamanan.

“Dampak buruknya, pendidik dan peserta didik bisa menjadi korban ketika bangunan sekolah runtuh saat mereka sedang belajar,” jelasnya.

Kedua, jika uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ruang kelas dan labotarium dipotong, maka akan mempengaruhi kekuatan dan umur bangunan.

“Maka kontraktor akan membangun gedung yang tidak berumur lama,” lanjutnya.

Ketiga, ketika ruang kelas dan laboratorium tidak sesuai standar dan usia bangunan pendek, maka pendidik, peserta didik dan sekolah dirugikan. Sebab, kedua sarana dan prasarana tersebut diperlukan dalam proses pembelajaran yang berkualitas.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tegasnya, anak-anak wajib mendapatkan perlindungan selama berada di sekolah.

“Termasuk perlindungan dari ancaman celaka akibat kualitas bangunan yang rendah,” tutupnya.

(ruh/ps)