Bangun Sub Penyalur BBM di Cianjur

Foto: Fadilah Munajat/Radar Cianjur SOSIALISASI: BPH Migas sedang melakukan sosialisasi sub penyalur BBM.

RADARCIANJUR.COM-Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) melakukan sosialisasi percepatan pembangunan sub penyalur minyak dan gas di Grand Bydiel, (17/12).

Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, Jugi Prajogio mengatakan, sub penyalur adalah penyalur yang akan dibentuk BPH Migas di luar program BBM satu harga.

“Ada beberapa aturan yang nantinya dikelola oleh pemerintah daerah sepanjang syarat terpenuhi maka bisa dibuat sub penyalur, beberapa syarat itu di antaranya minimal berada lima kilometer dari SPBU terdekat,” katanya.

Jugi mengatakan, di sub penyalur ada dua hal yang diutamakan adalah penyediaan BBM bersubsidi yaitu solar dan premium agar mudah diakses warga yang jauh dari SPBU.

“Menurut pengamatan banyak daerah yang sulit dijangkau oleh SPBU, pada nantinya pemerintah daerah akan menentukan titik mana saja yang harus dibangun sub penyalur,” katanya.

Harga solar dan premium di sub penyalur akan berbeda dengan harga di SPBU harga akan dilihat dari penghitungan biaya transportasi, selisih perbedaan biasanya berkisar antara Rp 1.000 sampai dengan Rp 1.500.

“Pertamini belum ada payung hukum, dengan adanya sub penyalur saya berharap mereka bergabung membentuk sub penyalur,” katanya.

Ia mengatakan, pemilik pertamini tersebut bisa berkolaborasi dan perlu pembinaan dari pemerintah daerah. Saat ini di Indonesia, sudah dibangun sebanyak 23 sub penyalur kebanyakan di pulau Sulawesi, Sumatera, Papua, dan Maluku.

“Kapasitas sub penyalur itu 3 ribu liter untuk solar dan 3 ribu liter untuk premium,” pungkasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Joko Purwanto, mendorong BPH Migas dan pemerintah daerah untuk membangun sub penyalur BBM mengingat luasnya wilayah Cianjur.

“Sub penyalur di bawah SPBU tujuannya memberikan pelayanan penyaluran yang sama seperti SPBU, namin volume yang didistribusikan lebih kecil, pesan sub penyalur di sini bagaimana memberikan pelayanan yang praktis tak harus jauh,” kata Joko.

Ia mengatakan, fungsi dewan menjadi penyambung aspirasi warga di pelosok dimana realita saat ini di lapangan terutama daerah terpencil masih terkendala bagaimana sulitnya mengakses bahan bakar.

“Kami berpikir keras di pusat bagaimana solusi untuk mekanisme distribusi agar warga di pelosok mudah mengakses bahan bakar,” katanya.(dil)