Mahasiswa Minta Hak Politik IRM Dicabut

AKSI DAMAI: Ratusan mahasiswa melakukan unjukrasa di halaman kantor Bupati Cianjur, kemarin. Mereka mendesak agar hak politik Bupati Irvan Rivano Muchtar dicabut.

RADARCIANJUR.com – Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Cianjur mendatangi kantor Bupati Cianjur, (19/12).

Kedatangan para mahasiswa ini melakukan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi mereka dan mendeklarasikan anti korupsi.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap KPK yang telah menetapkan Bupati Cianjur serta beberapa orang pejabat Dinas Pendidikan sebagai tersangka kasus korupsi aliran DAK tahun 2018. Ratusan masa ini sebelumnya berkumpul di bunderan Hypermart Kemudian melakukan long march menuju kantor Bupati Cianjur.

Sejumlah atribut spanduk berbagai tulisan dibawa oleh masa aksi. Tidak hanya mahasiswa, sejumlah mahasiswi juga bergabung dalam aksi ini. Aksi damai ini juga mendapat pengawalan ketat petugas Polres Cianjur.

Koodinator Aksi, Dhiya Muhammad Dzaki mengatakan, aksi tersebut dilakukan agar pemerintah Kabupaten Cianjur segera mencabut hak politik bupati non aktif Irvan Rivano Muhtar. ”Ini sebagai konsekuensi logis dari kepala daerah, jika melakukan korupsi harus ditindak secara tegas, dan bupati Cianjur harus dicabut hak politiknya,” kata Dhiya.

Menurut Dhiya, mahasiswa Cianjur mendukung penuh KPK yang telah melakukan operasi tangkap tangangan terhadap bupati Cianjur dan pejabat dinas pendidikan.

”Kami mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dilingkungan Pemkab Cianjur. Dan kami menyayangkan seorang kepala daerah, yakni Bupati Canjur, terjerat korupsi bersama Kadis Pendidikan, dimana kepala daerah merupakan nakhoda arah kemajuan suatu daerah, apalagi bidang pendidikan merupakan faktor terpenting bagi kemajuan suatu bangsa,” tuturnya.

Ia menambahkan, dengan perbuatan korupsinya, Irvan Rivano Muhtar dinilai telah mencederai nama Kabupaten Cianjur yang terkenal sebagai kota santri. ”Ini harus menjadi evaluasi kinerja birokrasi yang bobrok karena terjadinya pelanggaran hukum di kabupaten Cianjur,” pungkasnya.

(dil)