Gunung Padang jadi Cagar Budaya Nasional

CAGAR BUDAYA NASIONAL: Plt Disdikbud Kab Cianjur Budhi Rahayu Toyib menerima sertifikat Situs megalitikum Gunung Padang sebagai cagar budaya nasional dari Kementrian Kebudayaan.

RADARCIANJUR.com – Situs megalitikum Gunung Padang telah mendapat sertifikat cagar budaya nasional dari Kementrian Kebudayaan. Alhasil namanya kini telah resmi menjadi Cagar Budaya Nasional Gunung Padang.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur Budhi Rahayu Toyib mengapresiasi atas nama warga dan pemerintah Kabupaten Cianjur pihaknya bersyukur Gunung Padang dijadikan cagar budaya nasional. Maka dengan itu Gunung Padang akan menjadi perhatian pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah.

”Hari ini kami menerima penyerahan sertifikat dari Kemendikbud yang menyatakan situs megalitikum Gunung Padang resmi menjadi Cagar Budaya Nasional,” ujar Budhi ditemui di kantor Bappeda Cianjur, Kamis (27/12).

Budhi mengatakan, penyerahan sertifikat Cagar Budaya Nasional Gunung Padang berbarengan dengan cagar budaya Linggarjati di Kuningan.

”Rencananya kami dari Disdikbud akan menyerahkan sertifikat kepada bupati Cianjur, setelah ditetapkan Pemkab Cianjur tak lepas tanggungjawab dan tetap menjaga cagar budaya dengan kewenangan yang ditentukan pusat,” ujar Budhi.

Ditetapkannya Gunung Padang sebagai cagar budaya nasional, secara otomatis semua penamaan yang masih membubuhkan kata situs akan berubah termasuk penamaan arah jalan. Pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait hal tersebut.

”Sebelumnya semua penamaan masih menggunakan situs megalitikum dengan sudah ditetapkan secara otomatis Gunung Padang menjadi agenda nasional dan penamaan akan berubah,” terang Budhi.

Menurutnya, Gunung Padang saat ini sudah menjadi agenda pusat, provinsi, dan daerah. Setiap kewenangan di kawasan Gunung Padang pun akan berubah.

”Hal ini selaras dengan program Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang akan mengembangkan kawasan Cagar Budaya, ini menjadikan semakin sinkron pengelolaan Gunung Padang,” ungkapnya.

Budi menambahkan, pemerintah pusat akan melakukan pengelolaan dan pelestarian kawasan inti satu dan inti dua. Provinsi dan daerah memiliki kewenangan pengembangan di zona inti tiga dan inti empat.

”Jadi nanti kami minta arahan kawasan mana yang bisa dikembangkan daerah, kawasan mana yang bisa dikunjungi secara umum dan khusus,” tambah Budi.

(dil)