Warga Cianjur Utara Keukeuh Ingin Pisah

KOMPAK: Beberapa elemen masyarakat saat berdiskusi terkait pemekaran di wilayah Cianjur Utara. FOTO: DADAN SUHERMAN/ RADAR CIANJUR

RADARCIANJUR.com – Komite Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) menggelar diskusi terkait kelanjutan proses pemekaran wilayah Cianjur Utara. Beberapa elemen masyarakat yang ada di lima kecamatan turut hadir dalam proses pemekaran tersebut, Senin (31/12).

“Kami dari komite pemekaran khusus kota Cipanas melanjutkan perjuangan kawan-kawan yang terdahulu sudah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah maupun pusat. Bahwa memang Cipanas ini mah sudah layak untuk terpisah dari Kabupaten Cianjur,” papar Ketua Komite Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), Saeful Anwar.

Menurut Saeful, pihaknya tidak berbicara tertunda. Karena moratorium tersebut sudah jelas. Dan akan diteruskan sebagai syarat formal sesungguhnya.

“Jika berbicara kelayakan hasil kajian terdahulu, bahwa Cipanas ini sudah sangat layak untuk pemekaran dari Kabupaten Cianjur,” ujarnya.

Pada kegiatan ini dihadiri dari berbagai kalangan terutama dari para pejuang pemekaran dulu Tahun 90-an, dan kemudian dari Tahun 2000, serta komite yang pada saat ini Tahun 2017-2018 yang sudah kembali terbentuk.

“Ada juga perwakilan desa dari masing-masing kecamatan. Seperti Pacet, Cipanas, Sukaresmi, dan Cikalongkulon. Alhamdulillah secara lengkap mereka hadir pada acara ini,” tambahnya.

Menurutnya, jika berbicara pemekaran Kota Cipanas, pihaknya begitu optimis dan sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta masuk dalam 66 besar prioritas tahun 2020. Salah satunya adalah kota Cipanas.

“Jadi artinya hasil perjuangan kawan-kawan terdahulu itu tinggal kita teruskan, dan kita petik hasilnya,” kata dia.

Dikatakan Saeful, pihaknya harus melakukan kajian ulang yang menjadi salah satu kendala. Padahal hasil kajian tersebut sudah lengkap. Baik kajian dari hasil tim ahli, maupun juga dari provinsi.

“Kami bukan pandangan yuridis dan pandangan hukum. Jadi kalau berbicara pandangan hukum, hasil kajian lama apa bedanya dengan kajian saat ini. Itu tidak ada yang berbeda kalaupun penyesuaiannya dengan regulasi dulu Undang-Undang 32, sekarang Undang-Undang 23, pada pokoknya itu sama,” tuturnya.

Diungkapkannya, pada hari Jumat, saat pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kabupaten Cianjur, sudah menyerahkan hasil kajian kepada ketua DPRD, dan kemudian kepada Komisi 1, serta diteruskan ke bupati atau kepala daerah.

“Target kita akhir ini adalah mengambil dan meminta rekomendasi persetujuan dari DPRD serta Bupati Kabupaten Cianjur. Setelah diberikan, Insya Allah cita-cita kami warga masyarakat di lima Kecamatan ini akan terwujud,” tandasnya.

(dan)