Awas, Jangan Asal Pilih Pejabat!

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Berkaca pada peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Cecep Sobandi beberapa waktu lalu, membuat publik menjadi tidak percaya kepada kepemimpinan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Nama mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Oting Zaenal Mutaqin menjadi santer terdengar. Ia pun didaulat menjadi Kepala Disdikbud Kabupaten Cianjur sebagai pelaksana tugas (Plt). Ternyata, nama Haji Oting bukanlah orang satu-satunya yang menjabat sebagai Plt.

Sekda Kabupaten Cianjur, Aban Sobandi mengatakan, pemilihan Oting sudah melalui ragam pertimbangan dan kriteria. Namun, hingga hari ini, ada lima Plt yang duduk di sejumlah dinas. “Saat ini, dengan Pak Oting menjadi ada lima Plt,” ujarnya kepada Radar Cianjur.

Melihat banyaknya Plt yang duduk di kursi pemerintahan Kabupaten (pemkab) Cianjur, Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum (FH) Universitas Suryakancana (Unsur), Dedi Mulyadi mengatakan, dari sisi managerial administrasi, pemkab harus segera menjalankan proses menuju definitif sejumlah pejabat.

Pasalnya, jabatan sebagai Plt akan terbentur dengan beragam kebijakan strategis. Sayangnya, untuk menempuh semua itu, butuh mekanisme yang relatif lama. “Perlu koordinasi sana-sini untuk menuju ke sana (proses definitif). Butuh transisi. Memang akuntibilitasnya seperti itu,” ujar Wakil Dekan I FH Unsur ini.

Ia menilai, saat ini sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Cianjur untuk mengisi sejumlah jabatan sudah sangat cukup. Namun, akan kembali kepada masalah waktu yang relatif lama. “Banyak yang harus dibuktikan. Belum lagi nanti akan ada feed and proper test,” ungkap Dedi.

Menurutnya, peristiwa penangkapan Kadisdikbud Cecep Sobandi melahirkan opini bahwa masyarakat kini mengalami kekurangan kepercayaan. Citra dinas pendidikan di mata publik kini sudah habis tercoreng. “Biasanya kalau tertangkap karena kasus korupsi, akan terjadi public distrust (ketidakpercayaan masyarakat). Di sini pemkab harus berpikir keras menciptakan program perkembangan yang lebih baik lagi,” tutur akademisi Unsur ini.

Dedi menjelaskan, apa yang sudah terjadi di internal Disdikbud beberapa waktu lalu perlu dijadikan pembelajaran. Peristiwa lalu itu tak boleh terjadi lagi baik bagi Plt maupun pejabat definitif yang kini duduk di kursi Kadisdik. “Buktikan bahwa pejabat yang ada saat ini profesional dan mengemban amanat dari masyarakat. Ciptakan clean and good government (pemerintah yang bersih dan baik),” paparnya, tadi malam.

(yaz)