Berantas Rayap Pendidikan Cianjur

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Berkaca pada kasus dugaan pemotongan anggaran dana pendidikan sekolah yang dilakukan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuat sistem pengawasan anggaran yang lebih ketat.

Untuk itu, kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua KPK, Agus Rahardjo. Pertemuan itu mendapat tanggapan dari Pengamat Pendidikan Universitas Suryakancana (Unsur), M Suganda. “Saya sangat mengapresiasi kedatangan Mendikbud ke KPK sebagai bentuk peningkatan pengawasan anggaran pendidikan dan saya sangat prihatin atas terjadinya kasus di dunia pendidikan yang beberapa waktu lalu terjadi,” ujarnya kepada Radar Cianjur.

Menurutnya, pengawasan terhadap anggaran pendidikan perlu dilakukan, terlebih oleh pemerintah daerah agar tidak disalahgunakan. Mekanisme pengawasan sendiri harus sesuai sehingga mampu meminimalisir bahkan tidak terjadi kasus tersebut.

Ia menjelaskan, pengawasan itu sendiri dibagi dua yaitu secara fungsional dan manajerial. Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh pihak seperti inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara untuk pengawasan manajerial dilakukan oleh internal dinas terkait.

Untuk menjadikan efek jera, kasus yang sudah terjadi itu sudah menjadi salah satu pembelajaran yang nantinya bisa menjerat siapa saja yang melakukan tidakan tersebut. “Paling tidak ini juga bisa menjadi efek jera dan pembelajaran bagi semua,” tutur Wakil Dekan III FKIP Unsur ini.

Pendidikan bukan hanya menjadi tanggungjawab satu pihak saja, tapi hal itu menjadi tanggungjawab bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Selain itu, lanjutnya, kata kunci yang harus dihindari adalah pemaksaan dan tidak memberatkan orang tua siswa. “Kata kunci yang harus dihindari yaitu pemaksaan dan yang bertentangan dengan aturan serta tidak juga memberatkan orang tua murid,” paparnya.

Ia menilai, selama ini, sistem yang dibuat dalam dunia pendidikan sudah bagus. Hanya saja perlu pembenahan di dalam individu itu sendiri. Sehingga sebagus apapun sistemnya, jika tidak berpegang pada akuntable tidak bagus maka sama saja bohong. “Kalau sistem pendidikan itu sudah bagus, justru yang harus dirubah atau diawasi adalah orang-orang yang bernaung di dalamnya,” tegasnya.

Suganda mengungkapkan, yang jelas, jika tidak berpegang pada akuntable yang tidak bagus maka tinggal diperketat proses implementasi di bawahnya yang berkaitan dengan integritas diri di dunia pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy memastikan kasus tersebut merupakan masalah hukum perorangan. Menurutnya, jika seseorang sudah memiliki niat buruk, maka berbagai macam cara akan ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut.

Untuk dana pendidikan, Muhadjir menegaskan bahwa pemberian dananya telah dilakukan secara langsung. “Pencairan sebetulnya sudah langsung ya. Tapi yang namanya niat tidak baik itu bisa banyak cara,” ujar Muhadjir di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (8/1).

Atas alasan itu, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu akan menggandeng KPK untuk membuat sistem pengawasan anggaran yang lebih ketat. “Untuk itu, meminimalisir praktik-praktik yang tidak terpuji di dalam penggunaan anggaran pendidikan,” tukasnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo menambahkan, anggaran pendidikan cukup besar. “Kemudian, kalau terjadi penyimpangan kecil-kecil, tapi di wilayah sangat luas kalau dikumpulkan besar,” katanya di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, kemarin.

Hal itu disampaikan Agus setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Mendikbud Muhadjir Effendy. Untuk mencegah itu, salah satu hal yang bakal dilakukan adalah merancang sistem agar Kemendikbud bisa mengawasi penggunaan anggaran di daerah.

“Kami dengan Pak Mendikbud masing-masing bentuk tim untuk kemudian melakukan e-monitoring. Itu nanti dimasukkan ke platform JAGA kita. Mudah-mudahan nanti bisa lebih dikontrol penggunaan dana pendidikan di daerah, yang akibat desentralisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian tangannya tidak sampai daerah. Kita fasilitasi harmonisasinya dengan Kemendagri dengan teman-teman pemda kabupaten dan provinsi,” jelasnya.

(kim/rmol/dtk)