SPRI Ontrog BPJS Minta Dibubarkan

RADARCIANJUR.com-Puluhan massa tergabung dalam DPK Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur dan Laskar NKRI mendatangi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cianjur di Jalan Raya Bandung, Karangtengah, Selasa (8/1).

Kali ini tuntutan mereka mengenai kebijakan BPJS, yang dinilai tidak pro rakyat. Mekanisme JKN-BPJS tidak sesuai dengan prinsif jaminan kesehatan dalam Undang Undang 1945.

Ketua DPK SPRI Cianjur, Rudi alias Agan menegaskan, bahwa kesehatan adalah hak dasar rakyat. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS, negara hanya bertanggungjawab terhadap peserta penerima bantuan iuran (PBI), jumlahnya saat ini masih belum bisa diselesaikan.

“Sementara, peserta non-PBI diharuskan membayar iuran per bulan. Masalahnya tidak semua peserta non-PBI atau mandiri ini orang yang mampu. Faktanya, seperti diakui BPJS sendiri per Juni 2017 ada 10 juta peserta yang menunggak,” kata Agan.

Aksi itu disampaikan diantaranya, tarik kembali keputusan tersebut karena kewenangan pemerintah, Dinas Sosial dalam melakukan tindakan telah diintervensi dan direduksi oleh BPJS kesehatan.

Meningkatkan konflik antara Dinas Sosial dengan pasien tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, lalu Pemkab dan DPRD harus segera bertindak penolakan terhadap surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPJS atau mendorong judicial review ke MK dengan tungtutan pembubaran BPJS.

Sementara itu Kepala Kantor Pelayanan Operasional BPJS Kabupaten Cianjur, Karlina mengatakan, aspirasi disampaikan akan ditampung. Itu hak berdemokrasi, dan tentunya akan disampaikan ke pusat. Nanti lihat saja hasilnya seperti apa. Karena, dalam hal ini tidak punya kewenangan dan kafasilitasnya.

“Jelasnya akan disampaikan, dan BPJS Cianjur tidak bisa memutuskan. Artinya, masih ada pimpinan lain atasan saya. Mohon mengerti dan memahami, karena ini merupakan kebijakan dari pusat,” pungkasnya.

(mat)