Pecat Kepala Sekolah Bermodus

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Pungutan yang dilakukan SMPN 1 Sindangbarang menuai reaksi keras. Posisi Kepala Sekolah (Kepsek) kini terancam dipecat. Meski sudah melalui proses musyawarah dengan komite sekolah, namun apa yang dilakukan Kepala SMPN 1 Sindangbarang, Etang Rohadi tetap dinilai salah.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur, Oting Zaenal Mutaqin mengungkapkan, pihaknya sudah menerima laporan mengenai pungli di ruang lingkup kedinasan yang sedang dipimpinnya.

Pihaknya pun telah mengutus Kepala Bidang SMP dan juga pengawas ke SMPN I Sindangbarang. Namun, hingga tadi malam belum ada laporan yang diterima. “Saya sudah menerima kabar tersebut dan Kabid SMP serta pengawas sudah di sana (SMPN I Sindangbarang, red), nanti kemungkinan besok (hari ini, red) akan menerima hasil laporannya,” ujarnya kepada Radar Cianjur.

Nah, bagi kepala sekolah yang masih terbukti melakukan pungli di lingkungan pendidikan, dirinya tak segan-segan untuk melakukan pemecatan. “Kalau terbukti (pungli) akan saya pecat, karena saya ini seperti mendorong mobil mogok yang memang harus dibetulkan,” tegasnya.

Jika pungli itu terbukti dan terdapat temuan-temuan yang melanggar, dirinya akan menyerahkan kasus tersebut kepada inspektorat daerah. Mengenai bantuan Pemkab Cianjur, dirinya belum melihat data di 2018. Jika memang ada, akan dilakukan evaluasi dan sekolah mana saja yang belum mendapatkan bantuan. “Saya belum lihat yang di 2018, sekolah mana saja yang belum sama sekali mendapatkan bantuan,” terangnya.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada dasarnya bisa digunakan untuk keperluan UNBK seperti menyewa komputer tanpa harus membeli, akan tetapi harus terdaftar di Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengaku belum menerima laporan adanya pungli di SMPN 1 Sindangbarang. “Selama ini kami belum menerima laporan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur terkait adanya pungutan yang dilakukan pihak SMPN 1 Sindangbarang kepada sejumlah siswa siswinya yang akan mengikuti UNBK,” katanya, (10/1).

Menurutnya, jika pungutan untuk pelaksanaan UNBK yang dilakukan oleh pihak SMPN 1 Sindangbarang tidak sesuai dengan undang-undang maka hal itu jangan dilakukan. “Kecuali memang kalau aturannya, ya silahkan saja,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Cianjur saat ini sedang fokus untuk pembenahan di bidang pendidikan. “Tentu saja jika ada yang macam-macam, bertindak tidak sesuai dengan regulasi, ya nanti berhadapannya dengan penegak hukum,” tegasnya.

Pakar Pendidikan FKIP Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, M Suganda menyatakan, hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. “Pada dasarnya berbagai pungutan jika memberatkan orangtua siswa tidak dibenarkan,” ungkapnya.

Namun, jika untuk memenuhi kebutuhan siswa tetap harus dari hasil musyawarah antara pihak sekolah, komite dan juga orangtua siswa. Perlu digaris bawahi, ketika orangtua siswa keberatan, pihak sekolah tidak diperkenankan untuk dipaksa meskipun itu berdasarkan hasil kesepakatan.

Peran serta komite sangat penting, sebagai pihak yang menjembatani antara sekolah dan orangtua siswa. “Perlu digaris bawahi, meskipun itu hasil kesepakatan tapi orangtua siswa ada yang keberatan dan kurang mampu itu tidak boleh dan yang pasti harus ikhlas. Serta peran serta komite juga sangat penting sebagai jembatan antara pihak sekolah dan orangtua siswa,” ujar Wakil Dekan III FKIP Unsur ini.

Mengenai pungutan untuk kursi dan meja kelas, Ia menjelaskan, jika memang ada fasilitas sekolah yang diperlukan itu melalui swadaya masyarakat namun kembali lagi kepada kata kuncinya yaitu tidak memberatkan dan bahkan membebani masyarakat.

Itu semua harus melalui peran serta komite yang memang perannya sangat penting. “Jika memang ada fasilitas yang diperlukan sekolah, itu melalui swadaya masyarakat tapi tidak dipatok,” paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 206 siswa siswi di SMPN 1 Sindangbarang yang akan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), dikenakan pungutan liar pihak sekolah untuk pembiayaan sewa gedung dan komputer sebesar Rp100 ribu per siswa.

Hal ini membuat orang tua murid merasa keberatan namun meski demikian pihak sekolah tetap saja membebani orangtua murid dengan alasan untuk menyewa gedung dan komputer di SMAN 1 Sindang Barang demi kelancaran UNBK nanti. “Ya pak beberapa hari lalu orang tua murid rapat dengan pihak sekolah dan komite untuk UNBK dibebani ke siswa awalnya Rp150 ribu tetapi khawatir terlalu mahal jadi Rp100 ribu katannya buat sewa gedung, komputer dan terus terang ini saya yakin melanggar aturan” kata Zaenal salah satu orang tua murid SMP 1 Sindangbarang.

(kim/dil)