Gaji Naik, Kinerja Perangkat Desa Jangan Malu-maluin

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Angin segar berhembus bagi perangkat desa. Pemerintah bakal meningkatkan kesejahteraan perangkat desa tahun ini. Para perangkat desa akan memperoleh gaji setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon IIA. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, gaji PNS golongan IIA adalah Rp1.926.000.

Kepala Bidang Bina Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Juwair mengatakan, peningkatan kesejahteraan sebaiknya diimbangi dengan kualitas kinerja. Artinya, segenap perangkat desa tetap berkomitmen menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.

“Jangan semata-mata hanya naik gaji saja. Tapi, bekerjalah dengan benar sesuai tugas pokok dan fungsi yang berlaku,” ujarnya kepada Radar Cianjur.

Menurutnya, kesejahteraan yang diperoleh wajib menjadi motivasi bagi segenap perangkat desa. Juwair menjelaskan, apabila kinerja menurun maka sebaiknya perangkat desa yang bersangkutan seharusnya intropeksi diri.

“Jangan malu-maluin. Masa gajinya sudah dinaikan tapi dalam bekerja justru kinerjanya buruk. Seharusnya semakin baik,” sarannya.

Ia menambahkan, peningkatan kesejahteraan juga akan melingkupi layanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun, ia pun belum mengetahui secara detail fasilitas lain yang akan diberikan kepada perangkat desa. “Kami siap menjalani program maupun keputusan apap pun dari pusat,” tuturnya.

Sementara itu, kemarin, Presiden Joko Widodo memastikan perangkat desa di seluruh Indonesia akan segera menikmati perbaikan kesejahteraan. Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan gaji perangkat desa.

“Yang paling penting, sudah kita putuskan penghasilan tetap perangkat desa disetarakan dengan (PNS) golongan IIA,” kata Jokowi disambut sorak sorai para perangkat desa yang hadir di Istora Senayan, Jakarta, Senin (14/1).

Menurut dia, perbaikan kesejahteraan para perangkat desa itu akan dilakukan lewat revisi peraturan pemerintah PP 47 Tahun 2015 tentang desa. “Akan direvisi paling lama dua minggu,” kata Kepala Negara.

(*/yaz)