Jangan Terlalu Lama Cianjur Tanpa Wabup

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Kabupaten Cianjur kini berjalan tanpa Wakil Bupati (Wabup). Kekosongan kursi jabatan Wabup ini merupakan dampak dari tertangkapnya Bupati Irvan Rivano hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Tak adanya sosok yang duduk sebagai orang nomor dua di Kabupaten Cianjur, berdampak pada beragam aspek.

Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum (FH) Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, Dedi Mulyadi mengatakan, salah satu dampaknya yaitu pada beban Plt Bupati Cianjur saat ini, Herman Suherman yang seharusnya dikerjakan oleh dua orang justru harus ditanggung oleh satu orang saja.

Selain itu, dampak lainnya yaitu pada segi kebijakan strategis seperti pembangunan dan sebagainya, padahal tugas Plt Bupati hanya dalam koridor administratif. Ia menilai, dari segi administratif memang masih bisa ditangani sebab masih dalam koridor.

Akan tetapi, apabila kebijakan strategis itu tidak boleh dilakukan oleh Plt Bupati.

“Segera definitifkan. Jika terlalu lama mengalami kekosongan jabatan akan menjadi agak bermasalah. Saya rasa, kekosongan ini cukup hanya dalam kurun waktu tiga bulan saja,” ujar Wakil Dekan I FH Unsur ini.

Di lain sisi, Dedi mengimbau kepada tiga partai pengusung yaitu Golkar, PKB dan PBB untuk segera merumuskan pencalonan para kadernya guna mengisi jabatan wabup.

Akan tetapi, menurutnya, saat ini sejumlah kader andalan yang hendak menduduki posisi tersebut sedang bertarung di pemilihan legislatif.

“Yang jadi masalah adalah kader-kader partai pengusung sedang maju di pileg. Harus ada alternatif bagi partai seperti melakukan konvensi baik dari internal maupun eksternal partai,” terangnya.

Akademisi Unsur ini menjelaskan, di internal partai, perlu dilakukan pemilihan kader yang memang siap untuk di posisi tersebut menggantikan kader andalan yang sedang maju di pileg.

Nah, sedangkan dari segi eksternal yaitu dengan memilih sumber daya manusia (SDM) yang berkopeten untuk dicalonkan, seperti dari kalangan pengusaha dan sebagainya. Pasalnya, Kabupaten Cianjur sendiri memiliki sumber SDM cukup mumpuni.

“Partai di luar pengusung tidak bisa turut ikut andil bagian, tapi keberadaan partai lain akan diikutsertakan di rapat paripurna setelah mendapatkan calon dari hasil konvensi tersebut untuk menjadi wakil bupati,” paparnya.

(radar cianjur/kim)