Proses Pemekaran Cipanas Memanas

RADARCIANJUR.com– Bergulirnya agenda pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Cipanas, yang terdiri dari Kecamatan Pacet, Cipanas, Cugenang, Sukaresmi, dan Cikalongkulon, saat ini sudah masuk pada tahap mengajukan persetujuan DPRD dan Bupati Kabupaten Cianjur. Hal itu diucapkan Ketua Harian Komite Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Cipanas, Saeful Anwar.

Saeful mengatakan, proses pembentukan DOB itu sebelumnya sempat tertunda pada tingkat Bamus (Badan Musyawarah) DPRD Kabupaten Cianjur. Yang secara mekanisme, telah dikonsultasikan dengan Bupati Cianjur selaku Kepala Daerah.

“Dalam hasil penelitian Pansus DPRD Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2009 lalu, telah dinyatakan bahwa Kabupaten Cianjur (Induk) maupun calon Kota Cipanas, secara total nilai keseluruhan faktor masuk kategori mampu untuk dijadikan daerah otonom,” ujarnya.

FOTO: DADAN SUHERMAN/ RADAR CIANJUR
AUDIENSI: Para pengurus Komite DOB Kota Cipanas foto bersama usai melakukan audiensi.

Ia menuturkan, untuk pembentukan DOB wilayah Cipanas telah mendapat jawaban dan Keputusan DPRD sejak tahun 1999, sebagaimana surat keputusan DPRD Kabupaten Cianjur, No. 06/DP.172/SK/1999, tentang persetujuan DPRD Kabupaten Cianjur atas rencana pemekaran kabupaten daerah tingkat II Cianjur, yang ditanda tangani H. Eye Suhanda selaku Ketua DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 22 Juli 1999 lalu.

“Persetujuan DPRD Kabupaten Cianjur saat itu pun berdasarkan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur, Nomor 135/2666/Tpm, perihal persetujuan dewan atas rencana pembentukan daerah. Namun ironisnya, hal tersebut tidak ditindaklanjuti, hingga saat ini keinginan dilaksanakannya pemekaran selalu mendapat hambatan,” ungkapnya.

Keinginan mekarnya lima kecamatan di Cianjur Utara ini merupakan aspirasi masyarakat yang mendambakan pelayanan maksimal serta meningkatnya pemerataan pembangunan.

“Sebagai daerah yang memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terbesar terhadap pembangunan di Cianjur, sudah selayaknya mendapatkan hak untuk mengelola daerahnya sendiri,” kata Saeful.

Hal tersebut, lanjut Saeful, guna meningkatnya pemerataan pelayanan masyarakat sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Gubernur Jawa Barat.

Ditambahkannya, menanggapi telah beredarnya berita bahwa Plt Bupati Cianjur Herman Suherman telah melakukan komunikasi dengan tim pemekaran, adalah tidak benar. Menurut Saepul, Tim Pemekaran yang saat ini telah dibentuk berupa Komite Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Cipanas, baru melayangkan surat ke Bupati Cianjur pada Senin (3/1), dan hingga saat ini surat permohonan audensi itu pun belum dibalas.

“Nah sekarang sekonyong-konyong jika Plt. Bupati Cianjur, Herman Suherman menyatakan ada dari pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak yang mengatasnamakan tim pemekaran adalah tidak benar,” tegasnya.

Dalam kaitan tersebut, menurut Saeful, justru konsentrasi Komite Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Cipanas, tidak berbicara proses percepatan pembangunan semata, melainkan disetujuinya Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Cipanas.

“Apabila Kota Cipanas telah menjadi Daerah Otonom Baru, maka percepatan pembangunan menjadi bagian dari program penataan wilayah kota,” tandasnya.(dan)