Tindak Tegas Perusahaan Tak Sesuai UMK

RADARCIANJUR.com-Perusahaan tak sesusai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Kabupaten Cianjur mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Pasalnya, hal tersebut melanggar PP Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Melihat hal tersebut, Ketua DPC Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya Pembaharuan (Astakira Pembaharuan) Cianjur, Ali Hildan mengatakan, pihaknya sangat miris melihat masih adanya perusahaan yang belum memberikan upah sesuai UMK.

Tentu hal tersebut sudah sangat jelas melanggar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat mengenai pengupahan pekerja maupun buruh, “Itu sudah sangat jelas dalam aturan ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 bahwa perusahaan tidak boleh membayar pekerja/buruh di bawah upah minimum, kalau masih ada berati itu perusahaan tidak mengikuti aturan pemerintah disebutnya bukan nakal lagi telah memakan hak pekerja,” ujar pria yang biasa disapa Najib.

FOTO:Hakim/Radar Cianjur
PERLU DITINDAK: Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya Pembaharuan (Astakira Pembaharuan) akan terus perjuangkan hak pekerja dan buruh.

Pihaknya pun menekan kepada Dinas Ketenagakerjaaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk segera menanggulangi hal tersebut serta melakukan pengecekan ke perusahaan-perusahaan, sehingga hal tersebut tidak terulang.

Selain itu, Disnakertrans harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar. Karena ini berkaitan dengan hak pekerja yang harus diberikan sepenuhnya. “Tentu harus diberikan sanksi karena tidak tertib terhadap aturan pemerintah,” tegasnya.
(kim)