Insentif Dirut RSUD Pagelaran 30 Juta/Bulan

RADARCIANJUR.com-Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pagelaran masih dalam tahap pengumpulan bukti dan keterangan.

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Dirut RSUD Pagelaran Yudi Junadi yang menilai kasus tersebut kontruksi hukumnya belum jelas.

“Pernah untuk memenuhi undangan Kejari hanya sebatas ngobrol, dan itu sebetulnya tidak harus di kantor Kejari di cafe juga bisa,” kata Yudi.

Menurutnya berdasarkan lampiran pada undangan dari Kejari, Dirut RSUD Pagelaran hanya diduga melakukan pungutan liar, dan tidak disebutkan pasalnya.

“Jangankan penyidikan, penyelidikan juga belum, ini sebenarnya belum jadi kasus,” ujarnya.

Yudi menjelaskan, Dirut RSUD Pagelaran dituduh melakukan pungutan liar sebesar Rp70 juta dan uang tersebut merupakan insentif.

“Sesuai dengan Undang Undang Dirut itu berhak mendapat insentif 10 persen dari pendapatan,” ungkapnya.

Yudi mengatakan, Dirut RSUD Pagelaran yang menjadi klienya baru tiga bulan menjabat sebagai Dirut, dan tiba-tiba mendapat undangan dari Kejari untuk dimintai keterangan sebagai terduga pelaku korupsi sebesar Rp40 juta.

“Kalau ini jadi kasus, ini merupakan sesuatu yang hebat bagi Kejari, karena satu-satunya pejabat di Indonesia yang baru tiga bulan menjabat sudah menjadi terduga korupsi,” terang Yudi lagi.

Sebelum klienya menjabat sebagai Dirut RSUD Pagelaran, pungutan insentif tersebut sudah berjalan. Karena Dirut selain mempunyai hak gaji juga mempunyai hak untuk mendapat insentif.

“Jika mengacu pada Undang-Undang klien saya (Dirut RSUD Pagelaran,red) berhak mendapat insentif Rp30 juta setiap bulanya,” tambah Yudi.

(dil)