Jangan Ada Pungli di Antara Kita, Gaji Perangkat Desa Setara Eselon II Cair Maret

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Angin segar bagi para perangkat desa se-Indonesia akhirnya resmi berhembus. Setelah melalui banyak pengkajian, kemarin, pemerintah menyetujui kenaikan gaji perangkat desa. Segenap jajaran perangkat desa akhirnya dapat menikmati perubahan gaji itu pada Maret 2019.

Kenaikan itu telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri. Gaji yang diberikan pun setara dengan Aparatus Sipil Negera (ASN) golongan II A.

Meski belum mengetahui dengan detail, Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengaku, akan mengkaji dan melakukan pembahasan dengan dinas terkait. Terkait pengawasan kinerja para aparatur khususnya di wilayah seperti di Cianjur Selatan, pihaknya akan rutin melakukan pemantauan. “Pengawasan kinerja para aparatur desa di wilayah akan tetap dilakukan. Sebenarnya ini (pengawasan) sudah berjalan rutin. Langkah ini menjadi salah satu langkah menekan pungli,” ujarnya kepada Radar Cianjur.

Ia berharap, dengan kenaikan gaji tersebut, maka aparatur bisa memaksimalkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, terlebih jangan sampai ada pungutan liar (pungli). Selain itu, masyarakat pun diminta untuk bersama-sama ikut mengawasi jika sampai terjadi pungli. “Kita kan terbatas ya kalau untuk mengawasi. Ada Allah SWT yang Maha Mengawasi. Dan kalau sampai ada pungli laporkan langsung ke saya, bisa melalui surat,” tegasnya.

Perlu diketahui, kemarin, pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri menyetujui gaji perangkat desa setara dengan aparatur sipil negara (ASN) golongan II-A.

Surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Eko Putro, dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo serta disaksikan oleh Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Menurut Puan, penyetaraan gaji tersebut akan dilakukan kepada perangkat desa yang terdiri dari 12 orang, yakni satu kepala desa, satu sekretaris desa dan 10 pelaksana desa.

Namun, ia menjelaskan besaran penghasilan tetap (siltap) untuk bagiannya akan berbeda-beda. Adapun gaji kepala desa akan setara 100 persen dengan gaji golongan IIA, sekretaris desa 90 persen dari golongan IIA dan perangkat desa hanya 80 persen dari gaji golongan IIA.

Selain itu, Menteri Eko juga memastikan akan mengubah komponen APBDes agar tidak mengganggu pembangunan daerah. “Dari APBDes (anggarannya) dari komponen APBDes, nanti kita hitungkan. Nanti formula dana desanya juga kita ubah untuk daerah tertinggal supaya komponen pembangunannya bisa ditarik ke dana desa tidak tarik ADD. Agar ADD-nya bisa sepenuhnya digunakan untuk siltap,” tuturnya.

(kim/dtk)