MTs Negeri 5 Cianjur Terancam Digusur

Polemik lahan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 5 Cianjur hingga kini masih belum usai.

RADARCIANJUR.com – Polemik lahan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 5 Cianjur hingga kini masih belum usai. Bahkan, sekolah yang berada di Jalan Raya Sukabumi KM 5 No 116, Desa Rancagoong, Kecamatan Cianjur, itu terancam digusur.

Kepala Sekolah (Kepsek) MTs Negeri 5 Cianjur, Dindin Sutrisna mengatakan, lahan yang kini didirikan sekolah itu sampai saat ini belum lunas dibayar. Di sisi lain, pihak sekolah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melunasi pembayaran yang diminta oleh pemilik lahan.

Karena itu, pihaknya pun berinisiatif meminta bantuan dari orangtua murid untuk bisa ikut menanggung biaya pelunasan lahan sekolah yang harga per meternya mencapai Rp700 ribu itu.

“Harga tanah per meter sekitar Rp700 ribu, jadi kalau tidak terbayarkan khawatir akan digusur,” tutur Dindin kepada wartawan koran ini.

Permintaan bantuan dana kepada para orangtua murid itu, kata Dindin, nantinya berupa sumbangan dan tidak bersifat memaksa.

“Itu inisiatif antara komite dengan orangtua murid untuk patungan tanpa ada paksaan apapun. Malahan para guru juga sama, ikut nyumbang juga secara ikhlas,” jelasnya.

Dindin mengaku, pihaknya sejatinya sangat ingin dan menhendaki lahan sekolah tersebut tetap menjadi milik sekolah. Akan tetapi, jika memang tidak ada solusi, pihaknya tidak bisa berbuat banyak.

Lebih lanjut, Dindin mengatakan, pihak sekolah juga tidak bisa memaksakan kehendak terkait polemik lahan sekolah itu. Bahkan, kalau memang harus ‘angkat kaki’, pihaknya pun tak bisa berbuat apa-apa.

“Ya tinggal cabut lagi saja, jangan ada sumbangan dari orangtua siswa. Tapi bagaimana nasib anak bangsa ke depan, harus di pikirkan juga,” tegasnya.

Dindin mengaku, polemik lahan sekolah itu sudah ada sejak periode kepala sekolah dan komite sebelumnya. Sedangkan dirinya, baru beberapa bulan menjabat.

“Begitupun komite juga. Jelasnya hanya meneruskan saja mengenai permaslahan ini, sebelumnya sudah dua kali ganti kepala sekolah,” beber Dindin.

Dindin menyampaikan, proses mediasi pun sebelumnya sudah dilakukan antara pihak sekolah dengan pemilik lahan, serta dinas dan lembaga terkait. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada solusi.

“Sehingga semua dibebankan kepada sekolah. Makanya kami terpaksa minta sumbangan dari orangtua siswa,” kata dia.

Sementara, Kepala Kantor Kemenag Cianjur Pardi Suhardian membantah jika pihaknya selama ini tinggal diam atas polemik lahan sekolah seluas 700 meter persegi itu. Akan tetapi, ada proses panjang yang harus dilalui.

Seperti wacana ruslah dengan lahan yang barada di belakang sekolah yang memiliki luas luas hanya 500-600 meter persegi dan harus dilakukan melalui kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Selain itu, lahan yang akan ditukarguling harus memiliki harga yang sebanding.

“Nah, yang mau di ruslah di pinggir jalan protokol dengan harga sekitar Rp3 juta per meter,” jelasnya kepada beberapa awak media, belum lama ini.

Pihaknya, lanjut Pardi, sudah berusaha mencari solusi terbaik mengenai permasalahan tersebut dan sudah disampaikan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Jawa Barat (Jabar), yaitu ke Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jabar.

Hasilnya, Kakanwil Kemenag Jabar menyarankan untuk membantu setengah dari kekurangan pembayaran lahan sekolah dengan setengahnya lagi ditanggung oleh pihak sekolah

“Ya, karena ini sudah hampir 12 tahun beroperasi dan itu harus dihargai. Seharusnya memang ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya.

Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Jawa Barat, Hendra Malik tak setuju jika kekurangan pembayaran lahan sekolah itu dibebakan kepada orangtua murid.

Menurutnya, hal itu sama saja dengan pemerintah cuek dan tidak peduli dengan permasalahan yang dialami MTs Negeri 5 Cianjur itu. Beban seperti ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Bukan dibebankan ke sekolah apalagi ke orangtua murid.

“Jelasnya ini tanggung jawan pemerrintah, jangan sampai dibebankan kepada peserta didik,” pungkasnya.

(mat)