KPU Umumkan 49 Caleg Eks Koruptor, Ini Dia Nama-Namanya

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – KPU akhirnya mengumumkan 49 caleg eks koruptor pada Pemilu 2019. Para caleg eks napi korupsi boleh maju dalam gelaran pemilu dengan syarat wajib mengumumkan statusnya secara terbuka ke publik. Jejeran caleg itu terdiri dari para caleg DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Dari 49 caleg itu, 9 merupakan caleg DPD, 16 caleg DPRD provinsi, dan 24 caleg DPRD kabupaten/kota. Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 UU Nomor 7 tahun 2017, caleg mantan terpidana disyaratkan mengumumkan statusnya secara terbuka ke publik.

“Data yang dihimpun oleh KPU dari seluruh calon anggota DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, terdapat 49 orang yang berstatus mantan terpidana (korupsi),” katanya di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/1).

Politisi Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo buka suara terkait banyaknya caleg mantan napi korupsi dari partainya. Berdasarkan rilis KPU, caleg mantan napi korupsi terbanyak berasal dari Partai Golkar. Partai Golkar terdiri dari 4 orang caleg DPRD provinsi, kota 4 orang caleg DPRD Kabupaten/Kota. Totalnya ada 8 orang.

Bamsoet, sapaan akrabnya tak terlalu mempermasalahkan partainya yang terbanyak mencalonkan caleg eks napi korupsi. Dia mengatakan prinsip memilih dan dipilih adalah hak dasar masyarakat.

“Ya kami juga tidak tahu kenapa bisa begitu karena itu kan tingkatannya di bawah. Kami kan di DPP hanya mengatur untuk pusat dan tidak ada sama sekali. Namun manakala di bawah tetap memang kita selalu berprinsip kepada Golkar itu dipilih dan memilih itu hak dasar warga negara enggak ada yang bisa ngelarang,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).

Menurutnya, selama ini, semua tak lepas dari keputusan pengadilan. “Kecuali ada putusan pengadilan misalnya si A tidak boleh berpolitik selama sekian tahun, selama tidak ada ya tidak ada UU yang bisa melarang hak mereka termasuk Partai Golkar,” imbuhnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu pun menilai hal tersebut tak akan merugikan Golkar. Bamsoet menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. “Enggak, tidak, karena Golkar selalu menjunjung tinggi HAM itu adalah hak yang paling dasar untuk memilih dan dipilih. Bahwa rakyat nanti akan milih atau tidak ya kita akan menyerahkan kepada masyarakat,” tutup Bamsoet.

(dtk/tri)