Soal RUU Permusikan, Band Cianjur Meradang

RADARCIANJUR.com –Rancangan Undang-Undang (RUU) permusikan yang saat ini sedang dalam pembahasan mendapatkan banyak pertentangan dari berbagai pelaku seni. Tak hanya dari nasional saja, namun dari Kabupaten Cianjur pun turut memberikan responnya.

Beberapa musisi dari Cianjur turut menyuarakan penolakan terhadap pembatasan dalam bermusik. Seperti halnya yang disuarakan oleh Vokalis Neo Band, Arif Rachman.

Dirinya sangat menolak dan tidak setuju, meskipun itu masih dalam rancangan namun sangat berpengaruh kepada semua musisi. “Meskipun sedang dirancang, kami menolak dan tidak setuju karena sangat tidak pas untuk musisi,” ujarnya. Selain itu, dirinya sedikit bingung atas langkah pemerintah mengenai pembuatan RUU tersebut. Pasalnya, ini seakan sesuatu yang mendadak. “Jika memang harus dibuat peraturan, kenapa tidak dari dulu,” ungkapnya.

Bahkan, ini akan mempersulit untuk musisi-musisi Indonesia khususnya Cianjur dalam berkarya dan dampaknya pada musisi independen. “Ini tu peralihan isu politik atau bagaimana? Meskipun dalam rancangan, kami menolak. Ini akan mempersulit musisi-musisi Indonesia yang berkarya dan berdampak sekali kepada musisi independen,” terangnya. Sehingga jangan sampai para musisi menjadi terbatas dalam berkarya karena sebuah peraturan yang dibuat tanpa dasar yang jelas.

Komentar yang sama juga datang dari band yang bernama Firstclass Cipanas, mereka menolak soal adanya RUU permusikan yang akan disahkan. “Waduh kurang setuju sih, uji kompetensi gimana sih yang harus diikuti, kita main musik untuk dinikmati pendengar, kalau pendengar suka ya udah, menurut saya sah-sah aja.
Terus apakah jadi musisi harus ada syaratnya? Pendidikan ya pendidikan, kalau memang seni ya ga bisa dipatok dengan gelar atau lulusan mananya.” ujar vokalis Firstclass Cipanas, Muhamad Rivaldi.

Menurutnya, adanya RUU ini para musisipun beranggapan bahwa pemerintah ingin memberhentikan band-band indi di Indonesia, dengan tujuan agar kritik dan sindiran pada pemerintah semakin berkurang. “Menurut saya sih mending kembangkan aja di Undang-Undang Hak Cipta, segitu juga sudah cukup ya, terus kalau misalkan wadah untuk para musisi ya tidak usah ada uji kompetensi seperti itu, pemerintah bisa buat program kegiatan sharing atau konser dan lain sebagainya dengan bertemakan kebudayaan atau negara,” ungkapnya.

Pihaknya justru berharap pemerintah bisa mensejahterakan para musisi band indi yang berkarya dengan kreatifitas didasari dengan hobi dan memanfaatkan usia remaja dengan kegiatan positifnya. Maka untuk mewujudkan hal itu tidak harus terikat oleh RUU tanpa membatasi potensi musisi para kaum remaja. “Hapus saja RUU itu, kalau misalkan musisi berlebihan mengkritik pemerintah kan ada hukum yang lain. Gausah ada ujikom-ujikom segala,” tambah Rivaldi lagi.

Band lainnya yang menolak keras adanya RUU permusikan dengan tegas datang dari Band Cavendish Cipanas, yang beranggapan tidak terpengaruh kepada apapun adanya RUU tersebut. Cavendish Cipanas yaitu band indi yang bergelut di dunia musisi dan sudah menciptakan banyak lagu-lagu yang dinikmati oleh para penikmat musik.

“Kami bukan babu, kami bisa berkarya tanpa diatur, kami sopan, kami berkarya dengan cara kami sendiri, kami berkaryapun selama ini tidak kalian perhatikan, sekalinya menarik perhatian kalian sibuk mencari cara untuk menghabiskan beberapa miliaran hanya untuk RUU. Lebih baik tinggalkan kami, kami bisa berjalan dengan cara kami sendiri, karena selama ini kami hidup sendiri dan berkarya tanpa ada dorongan dari pemerintah dan orang-orang berkursi panas seperti kalian,” ujar Arlanda Junitino sebagai Gitaris Cavendish Band.

Sementara itu, pemerintah memandang, RUU Permusikan belum perlu disahkan saat ini. Menurut Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, sebaiknya dibentuk terlebih dulu payung hukum yang mengakomodasi ekonomi kreatif, di mana permusikan menjadi salah satu unsur di dalamnya. “Sebenarnya kita butuh umbrella-nya dulu, yakni RUU Ekonomi Kreatif yang saat ini sudah di tahap Panja dan mudah-mudahan diketok pada pertengahan tahun 2019 ini,” ujar Triawan saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (6/2).

Menurutnya, dalam RUU Ekonomi Kreatif itu ada 16 sektor yang diakomodasi, salah satunya permusikan. “Jadi, ya yang paling penting tata kelola, ekosistem, dan pengaturan industri ekonomi kreatifnya dulu. Bukan malah mengatur orang berkreasi,” lanjut dia.

Oleh karena itu, Triawan menilai, sebaiknya RUU Permusikan tidak dilanjutkan terlebih dulu pembahasannya sambil menunggu RUU Ekonomi Kreatif rampung. Meski demikian, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada DPR RI, apakah melanjutkan pembahasan RUU Permusikan itu atau tidak. “Bukan seharusnya (dihentikan), sebaiknya begitu. Tapi terserah DPR . Karena RUU itu yang inisiasi DPR, kami menerima saja,” ujar Triawan.

Namun, apabila draf RUU Permusikan itu masih sama seperti yang saat ini diinisiasi oleh DPR RI kini, pemerintah tidak akan menyetujuinya. “RUU Permusikan itu belum sampai di pemerintah, masih ada di DPR. Namun, bahwa ada pasal-pasal aneh, saya setuju. Kalau sampai ke pemerintah, pasal-pasal itu juga enggak akan lolos,” ujar Triawan.

Ia menilai, kepada rekan-rekan musisi, seniman, enggak usah khawatir. Tidak akan ada undang-undang yang membatasi seniman dalam berkreasi. Itu nomor satu yang akan kami lawan. Begitu sampai ke pemerintah, akan kami saring lagi,” lanjut dia.

Sebelumnya, sebanyak 260 musisi menyatakan menolak pengesahan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan. Mereka berasal dari berbagai genre itu tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan.

(kim/pkl1/net)