Penahanan Diperpanjang, Irvan Rivano Muchtar Kecewa

Irvan Resmi Pakai Rompi Orange

RADARCIANJUR.com – Penahanan Irvan Rivano Muchtar (IRM) kembali diperpanjang. Pasalnya, persidangan yang akan dijalani ditunda. Pria yang akrab disapa Kang Irvan ini merasa kecewa. IRM menjalani perpanjangan penahanan selama 30 hari, mulai 11 Februari hingga 12 Maret 2019.

Mendapati hal tersebut, Kuasa Hukum IRM, Indra Yudha Koswara menuturkan, IRM merasa sedikit kecewa atas perpanjangan penahanan tersebut. “Namanya manusia sih wajar ya, karena beliau merasa terlalu lama,” ujarnya kepada Radar Cianjur.

Namun, meskipun begitu, IRM masih tetap menjalani pemeriksaan dengan kegiatan keagamaan seperti mengaji. Baginya hal tersebut lebih membuat tenang dan damai.

Selain kegiatan keagamaan, hal yang membuat IRM tetap kuat dan tabah adalah keluarga yang selalu datang menengok. “Kadang dua minggu sekali datang nengok kesini keluarganya, kayak anaknya dan juga istri beliau,” jelasnya.

Beberapa waktu lalu keadaan IRM sedang kurang sehat pasca operasi ginjalnya dan harus menjalani pemeriksaan berkala.

Pemeriksaan yang dilakukan di Rumah Sakit Polri itu merupakan pemeriksaan yang pertama kali dilakukan. Jadwal pemeriksaan rutin pun akan dijalani Kang Irvan mengikuti jadwal cek dari dokter.

Lamanya durasi pemeriksaan mencapai empat jam didampingi kerabat dan kuasa hukum. Hal tersebut sudah mendapatkan izin dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Iya kemarin kan kurang sehat pasca operasi dan harus rutin dicek kesehatannya. Alhamdulillah dapat izin dari KPK di RS Polri,” paparnya.

Meskipun keadaannya saat ini menjalani pemeriksaan di KPK hingga pengobatan berjalan, IRM turut memantau perkembangan Kabupaten Cianjur. Seperti halnya alun-alun Cianjur yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Dirinya berpesan apapun yang sudah dibangun dan direncanakan agar tetap berjalan bagi kebaikan masyarakat Cianjur. “Beliau sangat bahagia Presiden membuka alun-alun dan berharap alun-alun dapat dimanfaatkan sebagai wahana berkumpulnya keluarga,” ungkapnya.

Seperti diketahui, KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Cianjur non-aktif Irvan Rivano Muchtar terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur 2018. “Perpanjangan penahanan selama 30 hari. Mulai 11 Februari hingga 12 Maret 2019,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Menanggapi isu tentang posisi wakil bupati yang tengah ramai di Cianjur, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis melihat posisi Wakil Bupati Cianjur ada kemungkinan akan tetap kosong hingga akhir masa jabatan.

Margarito mengatakan, secara aturan hukum selama belum ada putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap (Inkrah), Cianjur akan tetap dipimpin oleh Plt Bupati. “Plt itu tidak perlu wakil, karena dia sebenarnya tetap wakil, hanya pelaksana tugas,” katanya.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 86 ayat 1. Apabila kepala daerah diberhentikan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkrah).

“Pada kasus Bupati yang sedang ditahan dan menjalani proses hukum, pada dasarnya jabatannya tidak bisa diisi sebelum Inkrah, karena itulah ada Plt. Setelah Inkrah barulah wakil bisa diangkat menjadi Bupati definitif dan dicari pengisi jabatan Wakil Bupati, prosesnya melalui DPRD,” papar Margarito.

Semua tergantung pada proses hukum yang sedang berjalan di KPK, yang akan dilanjutkan sidang di pengadilan hingga ada putusan, setelah itupun masih ada kemungkinan banding.

Saat ini proses hukum yang menjerat Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar masih dalam masa penyidikan KPK, dan belum lama ini dilakukan perpanjangan masa penahanan. Jika divonis bersalah dan secara hukum sudah inkrah, wakil bupati baru bisa diangkat menjadi bupati definitif.

Namun, jika saat itu sisa masa jabatannya kurang dari 18 bulan, maka tidak ada pengisian posisi Wakil Bupati. Karena menurut UU Nomor 10 tahun 2016, pasal 176 ayat 4, pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilakukan jika masa jabatannya lebih dari 18 bulan.

(kim)