Plt Bupati Cianjur Bakal Sendirian sampai Akhir Jabatan

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman

RADARCIANJUR.com – Plt Bupati Herman Suherman nampaknya bakal menjomblo atau berkuasa sendirian hingga akhir masa jabatannya. Itu merujuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 86 ayat 1, bahwa jika sisa masa jabatannya kurang dari 18 bulan, maka tidak ada pengisian posisi Wakil Bupati.

Apalagi dengan diperpanjangnya masa tahanan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, akan semakain memperpendek masa jabatan plt Bupati saat ini.

Aturan itu pun menutup peluang partai pengusung untuk menyiapkan calon pendamping Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, yang sebelumnya sempat ramai dibicaraka.

Soal ini Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, tak menjadi masalah meski dia harus memimpin sendirian. Baginya yang terpenting pemerintahan tetap berjalan.

“Saya mengikuti keputusan saja, mau ada ataupun tidak itu bukan masalah, yang terpenting pemerintahan tetap berjalan dan masyarakat tetap dilayani,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar), TB Mulyana menuturkan, baginya tidak adanya Wakil Bupati Cianjur tidak menjadi masalah. Pasalnya, partai tidak mungkin ‘menabrak’ peraturan undang-undang. Baginya, yang terpenting pemerintahan bisa berjalan dengan semestinya.

“Tidak apa-apa, selama pemerintahan bisa berjalan dengan semestinya. Kan tidak mungkin partai menabrak peraturan pemerintah,” ungkapnya.

Namun, jika memang ada kesempatan tersebut. Pihaknya bersama partai pengusung lainnya akan melakukan rapat bersama untuk menentukan calon yang akan ditunjuk.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan posisi Wakil Bupati Cianjur ada kemungkinan akan tetap kosong, hingga akhir masa jabatan karena secara aturan hukum selama belum ada putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap (Inkrah).

“Cianjur akan tetap dipimpin Plt Bupati dan tidak perlu wakil karena dia sebenarnya tetap wakil, hanya pelaksana tugas. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 86 ayat 1,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam undang-undang disebutkan apabila kepala daerah diberhentikan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkrah).

“Setelah Inkrah barulah wakil bisa diangkat menjadi Bupati definitif dan dicari pengisi jabatan Wakil Bupati, prosesnya melalui DPRD. Namun semua tergantung pada proses hukum yang sedang berjalan di KPK,” katanya.

Saat ini ungkap dia, proses hukum yang menjerat Bupati Cianjur non aktif Irvan Rivano Muchtar masih dalam masa penyidikan KPK dan belum lama dilakukan perpanjangan masa penahanan.

“Jika divonis bersalah dan secara hukum sudah inkrah, Wakil Bupati baru bisa diangkat menjadi Bupati definitif. Jika saat itu, sisa masa jabatannya kurang dari 18 bulan, maka tidak ada pengisian posisi Wakil Bupati,” katanya.

Sehingga, tambah dia, kemungkinan Cianjur tidak akan memiliki Wakil Bupati kalau saat Inkrah menjelang habisnya masa jabatan. “Kemungkinan hanya ada Bupati sampai masa jabatan habis,” katanya.

(radar cianjur/kim)