Hotel dan Restoran Menjerit

RADARCIANJUR.com – Belum dicabutnya larangan kendaraan besar dan bus umum melintasi jalur Puncak membawa dampak tersendiri. Terutama di sektor wisata yang disebut mengalami penurunan kunjungan. Akibatnya, kalangan pengusaha hotel dan restoran di sepanjang kawasan wisata Puncak-Cianjur menjerit.

Hal itu diakui Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cianjur, Nano Indrapraja. Menurutnya, sejak pemberlakuan larangan kendaraan besar melintasi Pucak, jumlah kunjungan wisata dan tingkat okupansi meradang.

“Ketidakjelasan penutupan (larangan melintas bagi kendaraan besar, red) jalur Puncak ini membuat kami sebagai pengusaha hotel dan restoran merugi,” ungkapnya kepada Radar Cianjur, kemarin.

Nano menuturkan, kondisi ini semestinya bisa disikapi dengan respon cepat Pemkab Cianjur sebagai pemangku kebijakan di Kota Tauco. Hal itu diperlukan untuk tetap menjaga stabilitas sektor wisata di Cianjur.

“Seharusnya Pemkab Cianjur menjadi jembatan antara pihak PHRI dan PUPR agar mendapatkan kejelasan (kapan larangan melintas dicabut, red),” terangnya.

Nano mengungkap, kondisi tersebut saat ini sudah cukup berdampak. Bahkan, katanya, sejumlah pengusaha hotel dan restoran di kawasan wisata Puncak Cianjur terancam gulung tikar.

“Beberapa hotel di wilayah Cipanas hampir gulung tikar karena sudah tidak bisa memberikan gaji kepada karyawan,” bebernya.

Karena itu, pihaknya berharap agar ada solusi dan tindakan yang cepat agar kondisi seperti ini tak berlarut-larut.

Setidaknya, kendaraan besar seperti bus pariwisata bisa dan diperbolehkan melintas di Puncak-Cianjur.

“Kami sangat berharap masalah penutupan jalur ini bisa cepat terselesaikan. Pasalnya, penutupan jalur Puncak untuk bus ini begitu berimbas,” tegasnya.

Sampai saat ini, lanjut Nano, total ada 35 hotel yang terdaftar bernaung di bawah PHRI. Selain itu, juga ada lima restoran dan dua lembaga pendidikan pariwisata.

“Diantaranya tiga di Cianjur, 32 di Cipanas, lima restoran di Cipanas, lembaga pendidikan pariwisata satu di Pacet dan satu di Cianjur,” tutupnya.

Sementara, anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra melalui salah satu staf tenaga ahlinya, Firman Mulyadi mengaku, beberapa waktu lalu didatangi oleh sejumlah pengusaha hotel dan restoran, pengelola wisata dan pelaku ekonomi yang ada di Cipanas.

Kepadanya, mereka mengaku, penerapan larangan melintas bagi kendaraan besar di jalur Puncak, termasuk bus pariwisata sangat memberatkan.

Hal tersebut mengakibatkan para pengusaha hotel dan pemilik restoran tak dapat menggaji para karyawannya.

“Ya karena memang kunjungan wisatawan dengan menggunakan bus besar menurun drastis. Jadi kan pendapatan juga menurun,” katanya.

Mendapat keluhan tersebut, Eka Sastra menyatakan, Komisi VI yang membidangi ekonomi, perindustrian dan perdagangan merasa ikut berkewajiban untuk memberikan solusi.

“Tentu kewajiban kami untuk menampung aspirasi ini karena sudah menyentuh ekonomi warga,” kata Firman.

Karena itu, lanjut Firman, pihaknya sudah langsung meneruskan keluhan dan aspirasi para pengusaha hotel dan restoran tersebut.

“Dan pengaduan ini sudah disampaikan melalui surat kepada Kementrian Perhubungan,” tutupnya.

(kim)