Pemecatan Ratusan Pegawai RSUD Pagelaran Tanpa Tandatangan Dirut

RADARCIANJUR.com – Sekitar 200 pegawai RSUD Pagelaran dipastikan tak akan lagi bekerja menyusul keputusan untuk ‘merumahkan’ para pegawai tersebut. Pemecatan itu sendiri dilakukan dengan mengirimkan surat kepada masing-masing pegawai yang dipecat.

Ketua Presidium Aliansi Masyarakat untuk Penegakkan Hukum (AMPUH), Yana Nurzaman menyebut, ada keanehan dan kejanggalan dalam proses eksekusi asionalisasi pegawai non PNS di RSUD Pagelaran oleh jajaran direksi.

“Itu sangat ngawur dan mencerminkan ketidakadilan,” tegasnya kepada Radar Cianjur, kemarin.

Dalam hasil penelitian dan analisa pihaknya terhadap surat pemberhentian pegawai RSUD Pagelaran itu, pihaknya menyebut bahwa surat tersebut cacat hukum. Dengan begitu, proses pemberhentian pegawai RSUD Pagelaran menjadi tidak sah.

“Salah satunya tidak adanya tandatangan dari dirut (RSUD Pagelaran, red) dan stampel. Ini logika dari mana surat pemecatan tapi tidak ada tandatangan pimpinan. Pertanyaannya, apa iya benar surat ini dibuat dan diketahui oleh pimpinan RSUD Pagelaran?” heran dia.

Dengan adanya cacat hukum yang terdapat dalam surat pemecatan pegawai tersebut, jelasnya, hak-hak dan kewajiban ratusan pegawai yang diberhentikan tidak gugur.

“Begitupun pihak Direksi RSUD Pagelaran yang masih berkewajiban untuk memenuhi hak-hak karyawan tersebut sampai adanya perbaikan terhadap SK yang telah dikeluarkan tersebut,” terangnya.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya menyarankan kepada ratusan pegawai RSUD Pagelaran yang mendapatkan SK pemecatan untuk mengacuhkan surat tersebut. Sebaliknya, mereka harus tetap bekerja seperti biasa dan menjalankan kewajibannya.

“Untuk jajaran direksi, kami mendesak untuk segera menarik SK tersebut sebelum menjadi pangkal kegaduhan,” tegasnya.

Selain cacatnya SK pemberhentian tersebut, kata Yana lani, masalah lain yang muncul adalah bahwa berdasarkan penelusuran, pihaknya menemukan adanya indikasi ketidakobyektifan dalam proses pemecatan tersebut.

“Seperti tidak hadirnya subyektifitas. Juga ada faktor like and dislike pada proses keluarnya SK tersebut, ini menyesatkan dan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan,” bebernya.

Lebih lanjut, Yana menyatakan bahwa tindakan manajemen itu adalah sebuah kebijakan yang menunjukan aroganisme dan kesewenang-wenangan.

“Fakta yang berhasil kami gali dan kumpulkan menunjukan adanya kealergian, khususnya dari direktur terhadap karyawan yang berafiliasi kepada Ormas Kepemudaan tertentu, sehingga karyawan yang berafiliasi dengan ormas/OKP itu hampir semuanya terkena musibah pemberhentian,” katanya.

(tim)