“Pecat Dirut RSUD Pagelaran!”

Ratusan pegawai RSUD Pagelaran bersama ratusan anggota organisasi massa menggelar aksi demo di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur

RADARCIANJUR.com – Ratusan pegawai RSUD Pagelaran bersama ratusan anggota organisasi massa menggelar aksi demo di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa (26/2/2019). Aksi tersebut merupakan buntut pemecatan yang dinilai pegawai dilakukan direksi secara sepihak.

Di halaman gedung rakyat itu, ratusan massa menggelar orasi secara bergantian. Mereka menolak kebijakan rasionalisasi pegawai yang dinilai tak manusiawi dan semena-mena.

“Ini tindakan semena-mena dan harus dilawan. Tidak bisa dibiarkan,” pekik salah satu orator.

Teriakan demi teriakan dari ratusan massa aksi pun terus menggemaa menuntut pencabutan SK pemecatan ratusan pegawai RSUD Pagelaran. Selain itu, massa juga menuntut Dirut RSUD Pagelaran dr Alwi dipecat dari jabatannya.

“Pecat Dirut RSUD Pagelaran!” teriak massa aksi.

Setelah beberapa waktu menggelar orasi, massa aksi kemudian dipersilahkan masuk ke gedung dewan untuk menyuarakan aspirasinya. Sayangnya, tak satupun wakil rakyat yang menemui massa aksi tersebut.

Sebagi gantinya, mereka hanya diterima oleh Dirut RSUD Pagelaran, dr Alwie Darwizardan Ketua Tim Rasionalisasi yang sekaligus Asisten Daerah III Pemkab Cianjur, Budi Rahayu Toyib.

Dalam audiensi tersebut sempat berlangsung panas. Sejumlah interupsi dan protes pun terlontar dari massa aksi yang tak puas dengan jawaban yang mereka terima dalam audiensi tersebut.

Kendati demikian, dengan kawalan ketat aparat kepolisian, jalannya dialog akhirnya bisa kembali kondusif. Hanya saja, tidak ada keputusan yang diambil dalam komunikasi langsung itu.
Akhirnya, ratusan pegawai RSUD Pagelaran tersebut pulang dengan tangan hampa dan hanya dijanjikan akan ditampung aspirasinya.

Ketua Tim Rasionalisasi, Budi Rahayu Toyib mengatakan, keputusan adanya rasionalisasi tersebut dikarenakan bahwa Badan Layanan Unit Daerah Rumah Sakit Pagelaran itu belum sepenuhnya mapan.

“Kami melihat bahwa terkait antara kebutuhan dengan pendapatan sangat jauh,” katanya.

Karena itu, pihaknya terpaksa mengambil keputusan untuk ‘menyehatkan’ RSUD Pagelaran. Kendati diakuinya ada beberapa opsi, namum pihaknya terpaksa mengambil opsi rasionalisasi.

“Ada beberapa opsi yang ditawarkan, namun semua mengarah kepada masalah kebutuhan pegawai dengan analisis beban kerja,” jelas Budi.

Sementara, Dirut RSUD Pagelaran, dr Alwie Darwizar mengatakan, untuk melakukan rasionalisasi pihaknya memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang.

“Pada akhirnya saya harus patuh pada atasan,” katanya.

Alwie mengaku, dirinya sendiri merasa bersalah saat harus mengambil keputusan dengan memecat ratusan pegawai dan kehilangan sejumlah tenaga ahli.

“Kalau ada yang menganggap saya arogansi, itu salah. Saya juga bimbang sudah kehilangan dokter penyakit dalam. Saya kehilangan dokter kandungan, saya kehilangan dokter anestesi,” lanjutnya.

Ia mengatakan, dirinya sudah berusaha seobjektif mungkin dalam melakukan penilaian dan pemberhentian pekerja.

“Dalam melakukan rasionalisasi sudah berdasar pada Perbup nomor 93 tahun 2018,” katanya lagi.

Di sisi lain, seorang pegawi RSUD Pagelaran yang masih aktif, Isep Suherlan mengatakan, bahwa mekanisme yang ditempuh dalam pemberhentian tak profesional.

“Seharusnya transparan, ada tes tertulis misalnya atau ada SOP yang harus dijalankan,” jelasnya.

Karena itu, dirinya menilai bahwa keputusan yang diambil direksi itu terlalu dipaksakan.

“Ini dipaksakan dirut dan subjektif, jadi harus dibenahi juga rekruitmennya,” protesnya.
Seorang korban PHK, Mia Tania Aprilia mengatakan, dirinya merasa kaget setelah mendapat kabar bahwa ia masuk dalam list karayawan non PNS yang terkena PHK.

“Saya bekerja sejak RSUD Pagelaran masih bersetatus Puskesmas dan menjadi karyawan RSUD Pagelaran sudah terdaftar di DPA,” katanya.

(radar cianjur/dil)