Kesalahan Bertambah, Bawaslu Panggil KPU Cianjur

SERUPA TAPI TAK SAMA: Ketua KPUD Cianjur, Hilam Wahyudi memperlihatkan perbedaan E-KTP milik WNI, Bahar dengan WNA, Guohui Chen.

RADARCIANJUR.com-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cianjur mendesak agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cianjur segera melakukan perbaikan data terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Cina yang masuk ke dalam daftar pemilihan tetap (DPT). KPUD Cianjur ternyata terbukti melakukan tiga kesalahan sekaligus terkait kisruh kemarin lusa.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Cianjur, Tatang Sumarna mengatakan, KPUD Cianjur telah melakukan tiga kesalahan terkait NIK warga Cina yang masuk ke dalam daftar pemilihan tetap. Untuk itu, Bawaslu akan memanggil KPU Cianjur untuk mengetahui dan mengklarifikasi permasalahan tersebut. “Kami sudah memutuskan bahwa KPU harus memperbaiki kesalahan tersebut. Kejadian ini masuk ke dalam pelanggaran administrasi,” ujar Tatang.

Ia menambahkan, tiga kesalahan yang dilakukan KPUD Cianjur adalah kesalahan saat memasukkan nomor kartu keluarga, kesalahan memasukkan nomor induk kependudukan dan kesalahan memasukkan tanggal lahir. “Tiga elemen kesalahan tersebut harus segera diperbaiki KPU,” tegasnya.

Menurutnya, DPT Cianjur sebenarnya sudah mengalami tiga kali penetapan. Terakhir adalah hasil pencermatan yang dilakukan pada 10 Desember 2018 lalu. “Hari ini (kemarin, red) kami berencana memanggil KPU terkait permasalahan yang viral ini,” tutur Tatang.’

Ketua KPUD Cianjur, Hilman Wahyudi menambahkan, surat pemanggilan dari Bawaslu Kabupaten sudah diterima. Namun menurutnya, Rabu (27/2) tidak bisa datang memenuhi panggilan dari Bawaslu dikarenakan sebelumnya sudah ada janji mendatangi kegiatan di Bandung. “Iya betul surat panggilan dari Bawaslu sudah kami terima. Namun kebetulan hari ini (kemarin, red) sepertinya kami tidak bisa datang karena ada kegiatan di Bandung. Adapun Komisioner lainnya punya tugas masing-masing. Jadi besok (hari ini, red) Kamis (28/2) sepertinya baru kami bisa memenuhi panggilan dari Bawaslu,” ujarnya.

Hilman mengaku untuk kekeliruan input data NIK pihaknya hingga saat ini masih menelusuri. “Belum. Kami masih terus berupaya mencari kekeliruan inputnya dimana,” katanya.

Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur melakukan pemeriksaan keberadaan warga negara asing (WNA) dengan cara mendatangi rumah WNA yang memiliki KTP Cianjur, (27/2). Dari hasil pengecekan di lokasi hingga kemarin siang, petugas sudah mendatangi dua warga negara Singapura yang memiliki KTP Cianjur. “Hari ini (kemarin, red) kami mendatangi rumah warga negara asing pemilik KTP Cianjur. Tadi kami baru mendatangi dua orang,” kata Kepala Bidang Layanan Pendaftaran Penduduk, Disdukcapil Kabupaten Cianjur, Ahmad Husen.

Ia menjelaskan, dua warga negara asing yang didatangi berkebangsaan Singapura itu tinggal di kawasan Cipanas. Dari hasil wawancara yang ia lakukan dengan pemilik KTP, mereka mengaku sudah menikah dengan warga Indonesia dan sedang mengajukan untuk menjadi warga negara Indonesia. “Viralnya pemberitaan membuat kami melakukan pengecekan dan wawancara dengan pemilik KTP,” kata Ahmad.

Ia membenarkan bahwa WNA yang ramai menjadi bahan pembicaraan itu memiliki KTP elektronik. “Proses penerbitan KTP elektronik itu sesuai dengan aturan yang ada,”katanya (dil)