Cyber Crime Mabes Garap Cianjur

SERUPA TAPI TAK SAMA: Ketua KPUD Cianjur, Hilam Wahyudi memperlihatkan perbedaan E-KTP milik WNI, Bahar dengan WNA, Guohui Chen.

RADARCIANJUR.com – Menanggapi viralnya keberadaan KTP Elektornik (E-KTP) warga negara asing (WNA) yang beralamat Cianjur, tim cyber crime Mabes Polri turun langsung ke Cianjur guna memonitor kisruh tersebut.

Kapolres Cianjur, AKBP Soliyah mengatakan, pihaknya selaku penegak hukum di wilayah Cianjur senantiasa berkoordinasi dan melengkapi permintaan data yang diminta oleh tim cyber crime. “Cyber crime Mabes Polri sudah memonitor viralnya masalah ini di media sosial,” ujarnya setelah menghadiri acara pelantikan Ketua PWI Cianjur, (28/2).

Menurutnya, dugaan penyebar hoaks di Cianjur, sepenuhnya diserahkan kepada tim cyber crime. “Tugas kami sekarang menyediakan data yang diminta tim cyber crime,” kata Kapolres.

Ia menambahkan, urusan kesalahan input nomor induk kependudukan sehingga kewarganegaraan Cina masuk ke dalam DPT, ia menghormati langkah yang sedang dilakukan Bawaslu dan KPUD Cianjur. “Jadi persoalan itu silakan tanya ke Bawaslu atau KPU perkembangannya seperti apa,” katanya.

Seperti diketahui pada pemberitaan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cianjur mendesak agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cianjur segera melakukan perbaikan data terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Cina yang masuk ke dalam daftar pemilihan tetap (DPT). KPUD Cianjur ternyata terbukti melakukan tiga kesalahan penginputan

Komisioner Bawaslu Kabupaten Cianjur, Tatang Sumarna mengatakan, KPUD Cianjur telah melakukan tiga kesalahan terkait NIK warga Cina yang masuk ke dalam daftar pemilihan tetap. Untuk itu, Bawaslu akan memanggil KPU Cianjur untuk mengetahui dan mengklarifikasi permasalahan tersebut. “Kami sudah memutuskan bahwa KPU harus memperbaiki kesalahan tersebut. Kejadian ini masuk ke dalam pelanggaran administrasi,” ujar Tatang.

Ia menambahkan, tiga kesalahan yang dilakukan KPUD Cianjur adalah kesalahan saat memasukkan nomor kartu keluarga, kesalahan memasukkan nomor induk kependudukan dan kesalahan memasukkan tanggal lahir. “Tiga elemen kesalahan tersebut harus segera diperbaiki KPU,” tegasnya.

(dil)