Kisah Tragis Pegawai RSUD Pagelaran

RADARCIANJUR.com – Ratusan pegawai RSUD Pagelaran benar-benar harus menerima pil pahit, yakni dipecat secara sepihak oleh direksi dengan tanpa alasan yang jelas. Padahal, tak sedikit diantara mereka yang sudah bekerja lebih dari lima tahun, atau sejak rumah sakit tersebut masih berstatus puskesmas.

Usai menjadi korban rasionalisasi, banyak diantara mereka yang kini bingung akan nasib dan masa depannya. Apalagi, gaji yang diterima sebagai pegawai RSUD Pagelaran, menjadi harapan untuk menyambung nafas.

Mia Tania Aprilia, salah satunya. Ia menjadi satu dari 200 pegawai lebih yang terkena PHK.

Awalnya, wanita 30 tahun ini merasa aman karena tidak termasuk ke dalam daftar nama orang yang di-PHK lantaran dirinya sudah tercatat ke dalam DPA. Artinya, dirinya sudah selangkah lagi menjadi pegawai negeri sipil (ASN).

Namun sayang, perkiraannya itu meleset jauh. Dirinya menjadi salah satu diantara pegawai yang mendapat surat keputusan pemecatan yang dikirimkan pada 1 Februari lalu.

“Kaget. Padahal saya sudah masuk DPA,” tuturnya kepada Radar Cianjur, kemarin.

Mia menuturkan, sejak awal dirinya mendapat kabar bahwa karyawan yang akan dipecat adalah mereka yang tergolong non-PNS.

“Sebelumnya saya mendapat pengumuman bahwa yang akan di PHK itu adalah karyawan yang belum terdaftar di DPA, eh tau-taunya saya juga terkena PHK,” beber dia.

Mia mengaku, dirinya adalah salah satu dari sedikit pegawai yang tergolong sudah cukup lama bekerja di RSUD Pagelaran, dibandingkan dengan karyawan lainnya.

Malah, lanjut Mia, dirinya sudah bekerja di instansi tersebut sejak sebelum berstatus RSUD. Yakni saat masih berstatus Puskesmas Pagelaran.

“Saya bekerja di sana sudah lebih dari lima tahun,” ujar Mia.

Perlakuan tak mengenakkan dari direksi itu diakui perempuan berkacamata itu sebagai hal yang cukup menyakitkan. Apalagi, gaji sebagai pegawai RSUD Pagelaran selama ini menjadi penopang utama perekonomian keluarga.

Kini, ia dan suaminya pun dibingungkan dengan kebutuhan rumah tangganya yang harus tetap terpenuhi. Terlebih, ada tiga buah hati yang harus dinafkahi setiap harinya.

“Anak saya tiga, masih kecil-kecil juga,” beber dia.

Terpaksa, dirinya kini hanya mengandalkan gaji dari suaminya yang bekerja sebagai guru honrer. “Penghasilanya hanya Rp300 ribu per bulan. Itu juga pasti sudah enggak cukup untuk belanja bulanan,” kata Mia.

Mau tak mau, ia pun harus mencari sumber penghasilan lain untuk tetap bisa menjaga asap di dapurnya tetap mengebul. Bahkan, ia juga terpaksa melamar pekerjaan yang sama sekali tak sesuai dengan pendidikan dan pengalaman kerjanya selama ini.

“Saya kan perawat, pokoknya sudah kirim lamatan ke beberapa tempat, biarpun itu bukan rumah sakit atau puskesmas. Yang penting bisa menafkahi keluarga,” ungkap Mia.

Selain itu, dirinya juga tak akan tinggal diam dengan perlakuan yang didapatkannya dari direksi. Ia sudah berbicara kepada pihak pihak lain dan menuntut agar hak-haknya sebagai karyawan bisa diberikan.

Hak tersebut antara lain pesangon yang dihitung berdasarkan masa kerja dikalikan dengan total pendapatan, serta jatah cuti yang bisa diuangkan.

Namun sayangnya, dirinya belum mendapatkan hak-hak tersebut padahal pihak RSUD Pagelaran mempunyai kewajiban untuk membayarnya sesuai dengan Pasal 156 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Sampai sekarang saya dan teman-teman belum dapat kepastian yang jelas,” ujar Mia.

Polemik pemecatan oleh direksi terhadap ratusan pegawai RSUD Pagelaran secara sepihak sangat disesalkan. Sebab, hal itu dilakukan dengan tanpa disertai alasan jelas.

Seperti yang diungkap Ir (28), salah seorang pegawai RSUD Pagelaran yang mengaku mendapatkan surat pemecatan dari direksi.

“Kalau saya membuat kesalahan sih enggak apa-apa. Ini saya enggak tahu kesalahan saya apa, tahu-tahu dipecat,” katanya kepada Radar Cianjur.

Perempuan yang mewanti-wanti agar namanya tak dikorankan itu juga mengaku, namanya juga sejatinya sudah masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahap pertama. Artinya, dirinya sudah masuk ke dalam daftar ‘tunggu’ untuk dianggat menjadi PNS.

“Makanya, disitu anehnya. Saya yang sudah masuk DPA saja dipecat, apalagi yang lain yang belum masuk,” katanya.

Hal lain diungkap JS (26), yang mengaku dimintai sejumlah uang oleh oknum pegawai RSUD Pagelaran saat dirinya masuk dan melamar sebagai pagawai.

Ia menceritakan, saat itu dirinya dikontak oleh salah seorang pegawai RSUD Pagelaran yang mengaku bisa menempatkan dirinya disana.

“Terus minta uang Rp10 juta. Katanya buat masuk (jadi pegawai, red),” bebernya.

Saat itu, terangnya, dirinya menawar dan akhirnya disepakati bahwa dirinya harus menyerahkan uang Rp8 juta untuk bisa masuk menjadi pegawai.

“Diserahkan langsung uangnya ke orangnya tadi, tunai,” lanjutnya.

Perempuan berjilbab itu juga menuturkan, dari cerita yang ia dapatkan dari sesama pegawai RSUD Pagelaran, ternyata bukan hanya dirinya yang diminta sejumlah uang. Melainkan ada sejumlah pegawai lainnya yang juga diminta menyetor uang.

“Malah ada yang bilang setor sampai Rp20 juta. Itu katanya temen-temen, enggak tahu bener apa enggaknya,” katanya.

Atas nasib yang diterimanya itu, ia berharap agar SK pemecatan dicabut dan mereka bisa kembali bekerja seperti biasa.

“Ya gimana kan sudah kerja, saya setor uang, terus sekarang tiba-tiba dipecat,” pungkasnya.

(dil/tim)