Buntut KPUD Cianjur Salah Input Data, Mahasiswa: Awas Ada Manipulasi Suara

DUDUKI TUGU LAMPU GENTUR: HMI Cabang Cianjur menggelar aksi unjuk rasa kemarin dan menilai KPUD Cianjur lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. FOTO: HMI CABANG CIANJUR FOR RADAR CIANJUR

RADARCIANJUR.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cianjur melayangkan undangan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cianjur untuk melakukan pemeriksaan cepat pelanggaran administrasi Pemilu.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Cianjur, Tatang Sumarna mengatakan, KPUD Kabupaten Cianjur telah datang ke Kantor Bawaslu untuk memenuhi undangan tersebut. “Ketua KPUD datangnya pada Kamis (28/2) sekitar pukul 16.30 Wib. Namun karena ada sesuatu hal sehingga pemeriksaan baru bisa dilakukan sekitar pukul 19.00 Wib,” katanya, (1/3).

Menurut Tatang, hasil dari pemeriksaan tersebut Bawaslu memutuskan agar KPUD Kabupaten Cianjur segera memperbaiki pelanggaran administrasi tersebut. “Harus secepatnya KPUD melakukan perbaikan kesalahan input Nik e-KTP yang mengakibatkan WNA masuk dalam DPT,”ujarnya.

Lanjut Tatang, Bawaslu memutuskan, hingga hari Jumat (1/3) KPUD harus sudah dapat memperbaiki kesalahan input tersebut namun hingga hari Jumat siang KPUD belum melakukan pemberitahuan atas perbaikan tersebut. “Kita lihat aja kemarin KPUD sudah komitmen, bahwa hari ini (kemarin, red) akan segera segera merubah, seharusnya hari ini (kemarin, red) itu sudah dirubah. Tapi itu juga tergantung sistem juga, jika sistemnya ada gangguan, itu diluar kekuasaan mereka,” kata Tatang.

Ketua KPUD Cianjur, Hilman Wahyudi mengatakan, setelah memenuhi undangan dari Bawaslu ada kesepakatan untuk mengubah kesalahan input tersebut. “Kami belum bisa mengintruksikan untuk melakukan perubahan input karena operatornya masih ada di Bandung, nanti kalau hari ini (kemarin, red) bisa ke Cianjur pasti saya instruksikan,” ungkapnya.

Sementara itu, ramainya kasus warga negara asing (WNA) mengenai data nomor induk kependudukan (NIK) terinput dalam daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cianjur mendapatkan sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cianjur.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Cianjur menggelar aksi damai pada siang hari kemarin di bundaran Tugu Lampu Gentur setelah sebelumnya melakukan aksi long march.

HMI Cabang Cianjur menilai, terjadinya kasus tersebut diakibatkan lalainya KPUD Kabupaten Cianjur dalam menjalankan tugas dan fungsi. Sehingga ini akan berdampak terhadap demokrasi yang ada di Kabupaten Cianjur. “Kami menilai KPUD Kabupaten Cianjur lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga ini bisa berdampak kepada kualitas demokrasi di Cianjur,” ujar Kabid PTKP HMI Cabang Cianjur, Deder.

Menurutnya, hal ini menjadikan pemilu yang berintegritas tidak berjalan disebabkan kelalaian dalam tugas dan fungsi KPUD Cianjur. Selain itu, lanjutnya, KPUD Cianjur dirasa kurang serius menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu tahun ini dengan ada nya kesalahan memasukan WNA menjadi DPT. “Ini bisa saja menjadi manipulasi suara untuk kemudian WNA dimasukan dan menjadi pemilih, jangan-jangan ada beberapa lagi WNA yang belum terungkap,” tanyanya.

Ada tiga kesalahan yang dilakukan KPUD Cianjur yakni kesalahan saat memasukkan nomor dilakukan kartu keluarga, kesalahan memasukan nomor induk kependudukan dan kesalahan memasukkan tanggal lahir.

Tentu ini menjadi rapor merah untuk KPUD Cianjur, “Kita memberikan penilaian kinerja kepada KPUD Cianjur yang memang pada hari ini (kemarin, red) bisa lihat begitu kurang teliti dalam memasukan NIK WNA dalam DPT dan kami ingin memastikan untuk NIK WNA ini dikemudian hari tidak terulang kembali muncul karena ini akan memicu masyarakat untuk tidak percaya kepada KPUD Cianjur,” ungkapnya.

(kim)