Revitalisasi Ruko Cipanas Memanas

BERJEJER: Sejumlah ruko di Cipanas berjejer, dimana ruko-ruko tersebut rencananya akan segera direvitalisasi. FOTO: DADAN SUHERMAN/ RADAR CIANJUR

RADARCIANJUR.com – Rencana penertiban atau revitalisasi aset Pemerintah Desa Cipanas sebagai hak kepemilikan tanah pertokoan yang ada di samping pasar Cipanas semakin memanas. Pro dan kontra antara para pedagang serta sejumlah instansi pemerintah pun terjadi.

Koordinator Pemilik Ruko Cipanas Edy Ruswandi mengatakan, bahwa pihaknya berpandangan sudah memiliki data yang jelas dan memiliki surat izin pemakaian tanah yang diberikan izin pada waktu Kepala Desa Cipanas sebelumnya, yakni masih di jabat oleh Emin Suraemin.

“Jadi kami akan melawan proses ini. Sehingga kami bisa memiliki hak, setelah adanya keputusan Mahkamah Agung nanti,” ujarnya.

Tindakan yang terus dilakukan menurut Edy, pihaknya akan terus melakukan proses hukum yang sedang berjalan. Selama rencana revitalisasi ini terus bergulir.

Senada diungkapkan salah seorang pedagang di Ruko Cipanas, Udin (55) mengakui, bahwa sudah hampir sepuluh tahun berjualan di kawasan tersebut.

“Gimana baiknya saja, kalau tujuannya untuk mempercantik kota di wilayah Cipanas ini, mungkin saya setuju saja. Namun jika untuk mencegah para pedagang untuk berjualan disini dan tidak adanya lahan untuk nanti kembali berjualan, tentunya tidak setuju adanya revitalisasi tersebut, yang jelas saya setuju jika saya masih bisa usaha dan berikhtiar,” katanya.

Ketua Tim Pengarah Program Revitalisasi Pertokoan Cipanas, Solihin menuturkan, jika dilihat dari proses yang ada dalam program revitalisasi ini, mengenai pelaksanaan penertiban atau eksekusi dari Pemerintah desa untuk revitalisasi tersebut memiliki dasar daripada pengamanan aset desa, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh desa, baik itu undang-undang desa, peraturan pemerintah daearah (Perda) ataupun peraturan kementrian dalam negeri (Permendagri).

“Dimana terdapat sekitar 12 aturan yang memberikan dasar daripada pengamanan aset desa tersebut,” jelasnya.

Rencana pengamanan aset desa selanjutnya yakni eksekusi yang dimaksud adalah, sebanyak total 3.200 meter persegi yang akan dibangun nantinya sekitar 21 ruko.

Dengan lahan tersebut, dikatakan Solihin, sebelum melaksanakan program revitalisasi, maka tentunya pemerintah desa (Pemdes) akan mengosongkan terlebih dahulu pertokoan atau ruko yang ada di wilayah Pasar Cipanas.

“Karena bagi kami lahan Pemdes ini bukan lahan sengketa. Ini merupakan lahan tanah kas desa berdasarkan girik C desa yang sudah disertifikasi,” jelasnya.

Secara substansi hukum, menurutnya, hal ini tidak bisa diperdebatkan. Pasalnya lahan ini bukan milik para pedagang ataupun yang lainnya, tetapi milik Pemerintah Desa Cipanas.

“Sebetulnya tujuan kami ini bukan untuk mengusir mereka (para pedagang, red), tetapi untuk tetap bisa terus berdagang di lahan itu, dengan catatan setelah adanya pembangunan ruko baru oleh Pemdes Cipanas,” ujarnya.

Solihin menambahkan, jangan karena sekarang tahun politik, pihak pedagang membawa program permasalahan revitalisasi ini ke politik.

“Apalagi sekarang itu kan musim politik, kami pun bisa mempolitisir keadaan. Kalau mereka lapor ke calon presiden Jokowi, kami pun bisa lapor ke calon presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pemilik pertokoan atau ruko di kawasan Desa Cipanas melakukan berbagai cara, guna menahan agar tidak dilakukan revitalisasi dalam waktu dekat, hingga adanya keputusan dari Mahkamah Agung (MA).

Seperti halnya Yuyun (45), salah seorang pedagang di kawasan ruko tersebut berusaha untuk meminta perlindungan kepada kepala Negara, Presiden Joko Widodo. Keinginannya bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut telah terlaksana. Pada saat Presiden RI itu melakukan kunjungannya ke Cianjur beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, bahwa ingin menyampaikan keluhan berupa surat tangan yang dibuatnya. Dalam isi surat tersebut yakni permohonan perlindungannya kepada Presiden Jokowi. Prihal status tokonya dalam waktu dekat ini akan segera di eksekusi.

“Jadi isi surat itu hanya menyampaikan permohonan perlindungan kepada pak Jokowi agar eksekusi toko, dalam waktu dekat ini ditunda dulu. Karena kami sedang mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA). Jadi saya mohon tunggu putusan MA nanti,” ungkap Yuyun.

Yuyun berharap, Presiden Jokowi segera merespon apa yang saat ini dirinya dan 16 pemilik toko lain tengah diperjuangkan haknya.

“Saya berharap keluhan kami ini mudah-mudahan segera di respon pak Jokowi,” tandasnya.

(radar cianjur/dan)