Bus Hayu Sakola Rp600 Juta Karatan dan Bodong

Dengan kondisi kumel bus pintar terparkur di halaman Dinas Pendidikan.

RADARCIANJUR.com – Bus ‘Hayu Sakola’ milik Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yang dibeli dengan menggukan uang APBD Tahun Anggaran 2016 tak berguna. Selain mangkrak, bus tersebut ternyata juga bodong alias tak memiliki surat kelengkapan kendaraan bermotor.

Ironisnya, bus tersebut dibeli dengan harga lebih dari Rp600 juta lebih. Kini, bus itu pun hanya terparkir di halaman belakang kantor Disdik Kabupaten Cianjur.

Bus yang didominasi warna kuning dan abu-abu tersebut kondisinya juga sudah tak laik jalan. Keenam ban sudah terlihat kempis. Di sejumlah bagian bus dengan tulisan besar ‘Wajib Sekolah 9 Tahun’ dan ‘Bus Sekolah Keliling’ juga sudah terlihat berkarat.

Lebih ironis lagi, sejak dibeli pada tahun 2016 lalu, bus itu sama sekali tak pernah digunakan. Jangankan dioperasikan, surat-surat kelengkapannya pun tak ada, alias bodong.

Yang tak habis pikir, dari tiga bus yang rencananya didatangkan, baru satu unit yang datang. Sedangkan dua unit lainnya entah bagaimana kelanjutannya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Oting Zaenal Mutakin mengatakan, bus tersebut tidak bisa dioperasikan karena tidak memiliki BPKB dan STNK. Sementara sejak tiga tahun ini, plat nomor bus sekolah itu masih berwarna putih.

Terkait ketiadaan surat-surat kelengkapan kendaraan, Oting mengaku tak tahu menahu.

“Bus ini dibeli saat Kepala Dinas Pendidikan terdahulu, jadi saya tidak mengetahui persis mengapa hingga saat ini belum keluar STNK,” katanya dikonfirmasi Radar Cianjur, kemarin (11/3).

Oting menjelaskan, sesuai dengan rencana awal, bus tersebut sejatinya bakal dipergunakan untuk sarana belajar kelas jauh. Di dalam ruangan bus itu, telah disediakan kursi dan meja untuk sarana belajar.

“Digunakan jika ada murid-murid kelas jauh tidak bisa sekolah, bus ini akan masuk sesana, dan mereka bisa belajar di dalam bus,” katanya.

Lanjut Oting, pihaknya masih menelusuri apa penyebab bus pintar tesebut belum memiliki STNK, sehingga tidak bisa dioperasikan.

“Saya baru beberapa bulan menjabat sebagai Plt Dinas Pendidikan sehingga saya tidak tahu persis permasalahan ini, sementra bus tersebut dibeli saat Dinas Pendidikan dijabat oleh Cecep Alamsyah,” tutupnya.

Terpisah, Ketua Presidium Aliansi Masyarakat untuk Penegakan Hukum (Ampuh), Yana Nurjaman menyatakan, kalau pengadaan bus tesebut dilaksanakan oleh pihak ketiga, menilik dokumen kontrak pengadaan, seharusnya untuk urusan STNK dan BPKB kendaraan menjadi tanggung jawab perusahaan pelaksana pengadaan.

Sementara pihak ke satu, dalam hal ini Pemkab Cianjur yang diwakili Dinas Pendidikan, menerima bus itu seharusnya sudah dalam kondisi on the road atau laik jalan.

“Kita coba akan telusuri mekanisme pengadaan bus sekolah ini melalui tender atau atau e-purchasing, tapi sepengetahuan kami kalau pengadaannya dilakukan tahun 2016 sepertinya melalui tender,” jelasnya.

Oleh karena itu, seluruh proses pengadaan menjadi tanggung jawab pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam hal ini Cecep Alamsyah sebagai Kepala Dinas terdahuli, sekaligus pengguna anggaran.

“Penelusuran ini menjadi penting, jangan sampai dinas pendidikan belanja bus bodong,” tegasnya.

Soal belum adanya surat-surat kelengkapan kendaraan hingga mengakibatkan bus tak bisa beroperasi, hematnya, berarti proses pengadaan itu sendiri belum bisa dianggap tuntas sepenuhnya.

“Hal ini berpotensi terjadinya pelanggaran kontrak pengadaan. Seharusnya perusahaan pelaksana kontrak pekerjaan diblacklist dan dikenakan denda keterlambatan,” katanya.

Akan tetapi, Yana menekankan, jika kemudian hal ini tidak dilakukan oleh PPK, maka akan memunculkan potensi kerugian negara.

“Apalagi kalau sampai proyek pengadaan ini sudah dibayar lunas oleh pengguna anggaran, sementara kewajiban perusahaan pelaksana pekerjaan belum memenuhi seluruh kewajibannya yang diatur dalam kontrak pekerjaan,” tegas dia lagi.

Ditanya apakah hal ini bisa jadi adanya indikasi korupsi, Yana menyebut hal itu sangat mungkin terjadi.

“Jelas (ada indikasi korupsi, red). Seharusnya manakala seluruh kewajiban perusahaan pelaksana pekerjaan belum terpenuhi semua, maka pihak pengguna anggaran tidak membayar dulu pekerjaan ini,” tekan Yana.

Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti pengurusan surat-surat kendaraan yang dalam dua tahun masih belum juga tuntas.

“Ini kan aneh, kok cuma untuk urus STNK dan BPKB saja sampai dua tahun lebih belum selesai juga. Sementara lama kontrak pengadaan itu tidak boleh melampaui tahun anggaran berikutnya,” pungkasnya.

(tim/dil)