Tes PPPK di Cianjur Lulus 1.364, yang Diterima 600

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Gelombang perjuangan honorer K2 Cianjur untuk masuk ke dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus bergulir. Meski tes PPPK di Kabupaten Cianjur sudai usai, namun honorer K2 tetap mendesak agar penambahan kuota PPPK Cianjur dilakukan.

Jumlah honorer K2 Cianjur sendiri tercatat sebanyak 3.985 orang lebih dan yang mengikuti tes hanya berjumlah 2.000 lebih. Dari jumlah tersebut yang lulus sesuai dengan kriteria passing grade hanya sekitar 1.364 orang. Padahal, kuota honorer K2 untuk formasi PPPK Kabupaten Cianjur saat ini hanya 600 orang. Artinya, masih ada 764 honorer K2 yang belum terakomodir.

Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Cianjur mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cianjur dan Pemkab Cianjur untuk memfasilitasi penambahan kuota seluruhnya yaitu 1.364 orang diangkat.

Sayangnya, permintaan itu belum sepenuhnya dikabulkan. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra mengatakan, kuota formasi sebesar 600 honorer K2. Jumlah penambahan itu tak lepas dari anggaran yang dibutuhkan guna menuju PPPK.

Terkait pengumuman kelulusan, Tohari mengaku, tidak mengetahui secara pasti waktunya. “Kalau soal pengumuman itu kebijakannya dari pusat. Kami pun masih menunggu dari pemerintah pusat,” ujarnya kepada Radar Cianjur.

Ia menjelaskan, mengenai masalah anggaran tak lepas dari peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TAPD. Ia pun mengaku tak bisa berbuat banyak meskipun sudah menilai akan timbul gejolak aksi unjuk rasa di kemudian hari. “Kalau masalah mau unras (unjuk rasa) itu hak mereka. APBD Cianjur hanya mampu segitu untuk menambahkan kuota formasi karena anggarannya kan harus dibagi-bagi bukan satu bidang saja,” ungkap Tohari.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, Sapturo menegaskan, tidak ada alasan Pemkab Cianjur untuk tidak menghargai honorer K2. Karena jumlah rata-rata mereka mengajar mendidik di sekolah di atas 10 tahun, tentu saja mereka harus mendapatkan penghargaan layak.

Berbeda dengan guru non PNS, karena dia sudah terdaftar, kemudian sudah tergolong, bahwa sudah punya pengakuan atau diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Tidak ada alasan lagi Pemkab Cianjur menelantarkan honorer K2. Jika terbentur dengan aturan, maka regulasi ini, pemerintah daerah harus segera menyiapkan aturan. Bisa pakai acuan atau payung hukum punya status PPPK daerah untuk bisa menyediakan anggaran atau gajinya,” katanya.

Sapturo menambahkan, Pemkab Cianjur melalui BKPPD harus berani dan bisa mengusulkan 2.114 honorer K2 yang belum bernasib baik, supaya mereka diangkat. “Sudah resiko pemerintah daerah menyediakan anggaran, saya rasa kalau menambah sekitar Rp61 miliar itu menambah guru PPPK bisa dan sanggup,” harapnya.

Mayoritas gaji honorer K2 di Cianjur sekitar Rp150 ribu, Rp200 ribu yang paling tinggi mencapai Rp500 ribu. “Saat ini mereka yang sarjana wajar minta kenaikan sekitar Rp2,4 juta per bulan atau disamakan dengan standar pemerintah,” tuturnya.

Baru-baru ini mencuat kabar jika kebanyakan honorer K2 seleksinya tidak lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Permasalahan ini pun membuat mereka geram dan kesal dan minta diperhatikan serius oleh Pemerintah Daerah (Pemkab) Cianjur, sehingga tidak dianaktirikan.

Koordinator FHK2I Cianjur, Magpur mengatakan, berkaitan dengan nasib honorer K2 khususnya untuk formasi CPNS Kabupaten Cianjur saat ini hanya 250 orang, sedangkan jumlah totalnya sekitar 3.985 orang.

Maka atas kondisi itu, pihaknya memohon kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cianjur dan Pemkab Cianjur untuk difasilitasi penambahan kuota sebanyak 1.364 formasi CPNS, bahkan kalau bisa seluruhnya bisa diangkat. “Jangan sampai angkanya segitu bisa ditambah. Karena selama ini Pemkab Cianjur banyak alasan,” kata Magpur.

(mat)