Dana Desa Cianjur Dikorek BPK

FOTO:DADAN SUHERMAN/ RADAR CIANJURSOSIALISASI: Ratusan kepala desa diberikan pemahaman oleh BPK.

RADARCIANJUR.com-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Provinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi peran tugas dan fungsi dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD), di salah satu hotel di Cipanas, Senin (25/3) kemarin.

Perwakilan BPK Jawa Barat Arman Syifa mengungkapkan, sosialisasi dilaksanakan serentak secara nasional. Hanya saja kabupaten atau kota terpilihlah yang bisa dilakukan kegiatan tersebut. Jadwal sendiri dilakukan secara bertahap. Hal ini dalam rangka menjalankan salah satu fungsi BPK untuk mendorong pelaksanaan tata kelola yang baik.

“Kebetulan tema yang kami ambil saat ini adalah tentang dana desa, karena memang DD ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah yang kami nilai perlu untuk dijaga dan dikawal terus,” kata Arman saat ditemui usai kegiatan.

Menurutnya, ini masih tahap awal untuk menyampaikan pemahaman yang baik kepada para kepala desa. Ia mengatakan, di Cianjur saja sebanyak 354 kepala desa yang hadir dan juga para camat, termasuk dinas yang membidangi desa juga turut hadir.

“Kami anggap ini harus semuanya memiliki pemahaman yang sama. Karena kami tahun lalu melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pengawasan nya masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki untuk membuat pelaksanaan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan,” paparnya.

Selain itu, BPK juga banyak penerima pertanyaan tentang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari para kepala desa. Hal ini menurutnya memang bagus, karena tidak sedikit dari Kades yang kurang paham, dan bahkan menganggap RAB desa itu biasa saja.

“Ada pemahaman regulasi yang memang perlu diketahui, dan bahkan mesti ditaati oleh semua para kepala desa. Walaupun dalam hal ini, bukan hanya BPK saja yang memonitoring pengelolaan DD, tetapi kita bersama juga mesti saling bekerjasama,” kata Arman.

Jika dilihat dari survei BPK, sekitar 20 persen di Jawa Barat masih memiliki desa tertinggal. Dan ini menjadi tantangan dari pemerintah daerah. Menurutnya, tantangannya cukup berat, walaupun ada pendamping dari desa, tetapi harus didorong terus sehingga bisa merata.

“Itu adalah kekhawatiran kami, dan tujuan dari sosialisasi ini memang harus lebih memahami tugas dan fungsi dari kepada desa itu sendiri,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam memerintah suatu daerah, tidak hanya mesti memiliki skill tertentu. Justru yang terpenting bisa menjadi ujung tombak dari pemerintah pusat, serta harus sama-sama menjaga sebaliknya.

“Kami juga sampaikan peran dari BPK, agar semua uang yang dikelola anggaran dari masing-masing desa, bisa digunakan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya,” pungkasnya.

(dan)