DAK Dikorupsi, Kini Bus Mangkrak, Ada Apa dengan Disdik?

Dengan kondisi kumel bus pintar terparkur di halaman Dinas Pendidikan.

RADARCIANJUR.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur benar-benar bermasalah. Sejumlah persoalan datang silih berganti.

Setelah dugaan korupsi dana pendidikan, kemudian terjadi pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019, kini bus sekolah yang dibeli dari dana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) juga bermasalah. Ada Apa dengan Disdikbud?

Polres Cianjur kini sedang bergerak mencari kebenaran dari persoalan bus mangkrak itu.

Sumber Radar Cianjur menyebutkan, sudah ada dua pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur, serta dealer mobil bus telah dimintai keterangan oleh Tipikor Polres Cianjur, mengenai bus sekolah mangkrak di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

Bus sekolah keliling ini sudah tiga tahun mangkrak sejak dibeli tahun 2016. Polisi kini sedang mengumpulkan bahan dan keterangan. Polisi juga memeriksa surat jual beli bus dan mendengarkan keterangan dari para saksi yang terlibat dalam jual beli bus tersebut. “Kami masih melakukan penyelidikan,” ujar Kasatreskrim AKP Budi Nuryanto.

Bus itu kini kondisinya sudah mulai kusam. Bus sekolah yang dibeli dengan anggaran Rp 600 juta mangkrak dan tak beroperasi sejak 2016. Bus yang berfungsi sebagai ruang kelas mobile ini sudah mulai berkarat bagian bawah dan baret di bagian badan mobil.

Saat ini bus masih terparkir di halaman parkir belakang Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Bus bermesin Tata Motor ini bagian karoserinya sudah berubah total dengan nama Delima Jaya di bagian depan lalu kanan dan kiri bus. Bus yang memiliki enam roda Saw ban ini sebagian bannya juga sudah pada kempis.

Tulisan stiker ‘hayu sakola’ terdapat di bagian belakang bus. Lalu di bagian samping bus tertulis wajib sekolah sembilan tahun dan tulisan bus sekolah keliling. Warna bus variasi antara oranye, abu, dan warna hitam.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Oting Zainal Muttaqin, membenarkan bus sekolah keliling tersebut memang sudah lama mangkrak. Pihaknya yang baru menjabat sekitar tiga bulan mengaku akan mulai menelusuri asal muasal bus dan kenapa sampai saat ini belum berfungsi sebagaimana yang direncanakan sebelumnya.

“Saya sudah melihat bus mangkrak di parkir belakang, namun masalah bus mangkrak ini sebenarnya saya belum menelusuri secara detil,” kata Oting, saat ditemui di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

Kendati belum menelusuri secara detil, namun Oting sempat mendengar dari beberapa pejabat Dinas Pendidikan, penyebab mangkraknya bus yakni belum keluarnya surat tanda nomor kendaraan dari pihak yang berwenang. Namun hal itupun Oting belum memiliki data yang benar benar valid.

Oting yang baru menjabat tiga bulan sempat menyampaikan kepada bidang pendidikan luar sekolah sebagai operator bus, bahwa ia ingin mengoperasikan bus tersebut. Namun pas dilihat, kata Oting, ternyata pelat mobilnya masih berwarna putih.

“Katanya belum ada STNKnya padahal sudah 3 tahun dari 2016 berada di sini,” kata Oting.

Oting mengaku pihaknya akan segera menelusuri data dan surat surat bus tersebut. Ia mengatakan, sumber pembelian bus sekolah keliling dibeli dari anggaran belanja daerah.

“Anggaran pembelian bus berasal dari APBD, saya pokoknya tak tahu kemarin mau pakai kenapa masih pelat putih, saya juga sedikit kaget,” kata Oting.

Oting mengatakan, bus sekolah keliling ini kalau berfungsi akan membantu sekali terutama di daerah yang jauh ke sekolah. Menurutnya, karena mobile bus ini menjadi multifungsi dan bisa berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya.

“Peruntukkannya memang untuk sekolah kelas jauh, bisa menuju titik kumpul baru kegiatan belajar mengajar,” katanya.

Oting mengatakan, ihwal desain bus juga sangat futuristik karena ada kursi lengkap dengan papan bornya. “Bus ini bisa disebut bus pintar karena ada papan bor untuk belajar di dalam bus,” kata Oting.

Oting berharap bus tersebut tak mangkrak dan bisa beroperasi sebagaimana fungsinya agar bisa dirasakan masyarakat terutama mereka yang ingin belajar namun jauh dengan ruang kelas.

Terpisah, Ketua Kajian Publik Sajajar Institute Eka Pratama Putra menilai, Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dalam menentukan anggaran pembelanjaanya tidak berdasarkan kebutuhan pendidikan, sehingga dapat diindikasikan pembelanjaan yang dilakukan Disdik ini lebih kepada, kepada menyalurkan anggaran belanja tanpa melihat kebutuhan pendidikan.

“Yang jadi pertanyaan kenapa pembelanjaan itu tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan,”katanya.

Menurutnya bis pintar untuk ruang kelas belajar yang dibeli pada tahun 2016 lalu harus dilihat dari segi manfaat, dan kami tidak pernah melihat manfaat bis tersebut karena belum pernah digunakan.

“Itu tidak ada urgensi dan kenapa anggaran untuk pengadaan bus itu dikeluarkan dalam bentuk pembelanjaan Dinas Pendidikan, dan patut diduga kenapa harus membelanjakan anggaran negara ini untuk pengadaan bis,” katanya.

(dil)