Hari Libur Bisa Bikin e-KTP

PEREKAMAN: Petugas Disdukcapil sedang melakukan perekaman e-KTP di SMAN 1 Cianjur.Foto: Fadilah Munajat/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com-Bagi masyarakat Cianjur yang sampai saat ini belum mengantongi e-KTP, tidak perlu khawatir. Sebab, pembuatan e-KTP pun masih bisa dilakukan di hari libur sekalipun.

Hal itu sesuai dengan intruksi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Surat Keterangan (Suket) Pengganti KTP-el merupakan syarat wajib bagi pemilih di Pemilu Serentak 2019 nanti, Jumat (29/3).

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, unit pelayanan administrasi kependudukan di daerah tetap melakukan pelayanan di hari Sabtu dan Minggu, juga hari libur lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses perekaman KTP-el terus berlangsung sehingga penduduk wajib KTP-el bisa memilikinya.

“Sudah menandatangani surat edaran ditujukan kepada gubernur, bupati dan walikota. Agar mengatur proses pelayanan di hari libur dengan segera,” katanya.

Ia menyambungkan, sehingga masyarakat dapat langsung terlayani. Hal itu bentuk pro aktif melakukan jemput bola untuk menjangkau masyarakat yang memiliki kesulitan akses pelayanan di kantor Dukcapil Kabupaten Cianjur selama ini untuk melakukan perekaman KTP-el.

“Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan seluasnya kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan putusan MK,” terang Zudan.

Zudan memaprkan, saat ini sudah 98 persen wajib e-KTP sudah merekam, hanya tersisa dua persen yang belum merekam.

Sisa dua persen ini yang wajib melakukan perekaman agar bisa mencoblos. Bila masyarakat hendak mau merekam, pasti suket diterbitkan.

“Misalnya mengenai pelayanan e-KTP, sudah status print ready record. Maka e-KTPnya langsung dicetak,” jelasnya.

Pihaknya menghimbau, masyarakat diminta pro aktif melakukan perekaman e-KTP. Pasalnya, putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Mengikat masyarakat, mengikat penyelenggara pemilu, juga termasuk mengikat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Masyarakat harus juga punya kesadaran untuk pro aktif mendatangi Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman,” tegasnya.

Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) DPD Jawa Barat, Hendra Malik mengatakan, pelayanan tersebut harus segera direalisasikan. Mengingat waktu pencoblosan semakin dekat, sekitar 18 hari lagi.

“Jangan sampai nanti masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya, saat hari pencoblosan,” katanya.

(mat)