UMKM Produsen Mie Minta Diperhatikan

UMKM Produsen Mie Minta Diperhatikan

RADARCIANJUR.com – Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) produsen mie di Cianjur mengaku selama ini tak pernah mendapatkan perhatian melalui program bantuan dalam bentuk apapun. Selama ini, para pelaku UMKM itu juga berusaha dengan modal sendiri.

Seperti yang diungkap Wawan Wahyudin (45), salah seorang pemilik UMKM produsen mie ini mengatakan, dirinya selama ini belum pernah ada bantuan dari Pemkab Cianjur maupun dari dinas terkait.

Semestinya, kata dia, pemerintah bisa peduli, minimal ada bantuan dan pembinaan secara berjenjang agar bisa mengembangkan usaha menjadi lebih besar lagi.

“Jujur saja kang, selama ini belum pernah dibantu, baik itu berupa bahan maupun anggaran (modal),” ungkapnya.

Menurutnya, Cianjur sendiri memiliki potensi cukup besar dalam bidang wisata kuliner. Pasalnya, cukup banyak varian kuliner yang memakai mie sebagai bahan dasar masakan.

“Karena nantinya setelah mie jadi itu kan bisa dibuat mie yamien atau mie ayam, dan menu masakan lainnya,” tuturnya.

Setali tiga uang, Dedi (50) pemilik UMKM produsen pelaku usaha mie lainnya membeberkan, setiap hari dirinya memproduksi mie tak kurang dari 50 kilogram yang dipasarkan di Cianjur.

Bahkan, produksinya bisa semakin bertambah jika ia menerima pesanan khusus sehari sebelumnya. “Mie yang sudah dibuat itu dikirim ke sejumlah pedagang mie ayam,” katanya.

Tak berbeda dengan Wawan, Dedi juga mengaku belum pernah sekalipun mendapatkan perhatian dari pemkab Cianjur. Padadahal, dirinya berharap bisa mendapatkan pembinaan agar bisa mengembangkan usaha yang dirintisnya sejak beberapa tahun lalu itu.

“Ya inginnya ada perhatian dari Pemkab Cianjur, biar usaha bisa berkembang,” harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cianjur, Himam Haris membantah pihaknya cuek terhadap perkembangan para pelaku usaha rumahan itu.

Ia menduga, pelaku usaha rumahan seperti Wawan dan Dedi selama ini belum pernah mendaftar sebagai UMKM binaan Disperindag.

“Harus konsultasi ke bidang industri atau bidang UMKM agar mendapatkan atau menerima informasi jelas bagimana persyaratannya dan seperti apa,” saran dia.

Himam Haris menegaskan, setiap pembinaan kepada UMKM harus lebih dulu terdaftar dan memenuhi legal formal.

“Karena yang binaan kita juga diajak untuk bisa memenuhi legal formal. Perlu diketahui, para pelaku usaha lain nanti justru akan ada program binaan kewirausahaan,” pungkasnya.

(mat)