Bawaslu: Jangan Lakukan Politik Uang

SOSIALISASI: Bawaslu Cianjur melaksanakan sosialisasi kepada sejumlah peserta pemilu dan stakeholder.

RADARCIANJUR.com -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur gelar sosialisasi produk hukum Pemilu 2019, Kamis (4/4). Acara dalam rangka persiapan menjelang hari pemungutan suara pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Sosialisasi berlangsung di Hotel Palace.

Acara dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Jawa Barat Wasikin Marzuki. Hadir juga Ketua dan Komisioner Bawaslu Cianjur, sejumlah partai politik peserta pemilu, Organisasi masyarakat (Ormas), serta mahasiswa.

Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jawa Barat, Wasikin Marzuki menuturkan, kegiatan sosialisasi ini penting, bahwa wewenang Bawaslu merumuskan rangka aturan yang menjadi landasan pengawasan Pemilu. Terlebih di internal Bawaslu juga menjadi pijakan bagi fungsi dan pengawasan.

“Dalam produk Bawaslu ini sendiri menjadi langkah-langkah atau upaya untuk melakukan pencegahan khususnya kepada peserta pemilu,” jelas Wasikin saat diwawancarai.

Lebih lanjut ia mengatakan, sosialisasi juga dalam upaya membangun pengawasan partisipatif Bawaslu kepada sejumlah unsur peserta pemilu dan kalangan masyarakat lainnya. Sehingga arah penting dalam sosialisasi ini memperkuat pengawasan Bawaslu.

Selain itu, ia pun menjelaskan terkait politik uang. Bahwa dalam politik uang (money politics,red) Bawaslu sangat konsen. Baik dalam kampanye terbuka, masa tenang, hingga menjelang pemilihan di masing-masing Tempat Pengumutan Suara (TPS).

“Bahkan biasanya kalau ada sebelum pencoblosan, kami pun akan pantau terus dan awasi. Maka dari itu, semua stakeholder yang ada diharapkan bisa membantu pengawasan Pemilu ini. Sehingga terciptanya Pemilu yang aman, kondusif, adil dan beradab,” terangnya.

Dirinya juga mengimbau jangan sampai adanya politik uang. Karena menurut Wasikin, rendahnya integritas pemilu ini bisa disebabkan oleh tiga aspek, yakni oleh peserta pemilu itu sendiri, penyelenggara pengawas pemilu, dan stakeholder atau pemilih. “Oleh karena itu penting bagi kita, dan kami sangat mengimbau jangan sampai terjadi money politik. Karena bagaimanapun praktek money politik ini adalah kejahatan dalam pemilu,” tegasnya.

Ia pun berharap, harus mampu menjadi pelaksana Pemilu yang taat hukum, taat regulasi yang mengatur semua tahapan pemilu. “Untuk itu mari kita semua bisa berperan aktif dalam mewujudkan pemilu yang taat hukum, karena hal itu dapat terwujud apabila semua pihak, khususnya peserta Pemilu untuk taat hukum. Jangan ragu-ragu untuk berkoordinasi dengan Bawaslu jika ada pihak kami yang beraplikasi dengan pihak partai politik,” jelasnya.

(dan)