Dakwah Melalui Jalur Politik

Deding Ishak

RADARCIANJUR.com – Dakwah di ranah politik sebenarnya bukan sesuatu yang bid’ah dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW dalam sejarah kenabian justru telah menginspirasikan bahwa dakwah di ranah politik merupakan sesuatu keniscayaan dalam peradaban Islam.

Sejarah Makkah adalah sejarah dakwah kaum muslimin di masa perjuangan (elite in waiting). Pada masa ini, Rasullullah SAW mengajarkan bagaimana melakukan pembangunan basis, konsolidasi kekuatan, dan diplomasi non-konfrontatif, yang kesemuanya merupakan agenda dakwah dalam arena politik kaum muslimin.

Sejarah Madinah adalah sejarah dakwah kaum muslimin di dunia politik penguasa (ruling elite). Bagaimana pada masa itu komunitas masyarakat muslim menghimpun kekuasaan dalam Negara Madinah dan membentuk Masyarakat Madani. Pada masa itu, Rasulullah SAW menjalankan peran sebagai pemimpin kaum muslimin.

Menjalankan aktifitas politik dan kekuasaan, mengelola masyarakat, membangun tapal batas kekuasaan, menjalin diplomasi dengan negara tetangga, dan bahkan melakukan perang sebagai konstelasi kedaulatan yang didasarkan pada ajaran Islam. Kesemuanya itu juga merupakan aktifitas politik.

Reformasi merupakan momentum titik balik kedua dari bangsa Indonesia, pasca hegemoni kekuasaan Orde Baru. Reformasi membuka kembali aktifisme politik dari masyarakat Indonesia yang bebas dari intervensi kekuasaan fisik (militer). Momentum ini sudah semestinya mampu dimaksimalkan oleh kaum muslimin, sebagai bagian dari sarana dakwah yang sangat strategis.

Mohamad Natsir pernah mengungkapkan bahwa al-Qur’an tidak memiliki tangan dan kaki untuk menegakkan hukum-hukum yang disyariatkannya. Karenanya, kaum muslimin harus mampu mengendalikan kekuasaan untuk dapat menjalankan hukum-hukum al-Qur’an guna membangun masyarakat yang beriman. Di sini, tidak ada jalan lain untuk menggapai kekuasaan, melainkan dengan terjun dan memenangkan ranah politik di Indonesia.

Islam adalah kebaikan, karenanya untuk memenangkan Islam haruslah dengan jalan-jalan kebaikan pula. Reformasi membawa bangsa Indonesia ke alam demokrasi, yang membuka partisipasi semua masyarakat untuk berkontestasi dalam ranah politik secara damai. Kondisi ini merupakan sebuah kebaikan bagi jalan dakwah di Indonesia. Tinggal bagaimana para kader dakwah untuk bisa memanfaatkan demokrasi ini sebagai sarana berdakwah secara optimal bagi masyarakat dan negara.

Sarana partisipasi dalam demokrasi Indonesia memperkenankan partai politik sebagai saluran aspirasi formal menuju tangga kekuasaan. Karenanya, adalah sebuah keniscayaan bagi dakwah untuk berpartisipasi dalam partai politik sebagai sarana legal-formal-wajar dalam menyuarakan aspirasi ummat dan agenda dakwah; di samping juga untuk dapat mewarnai konstelasi kekuasaan yang ada, sehingga tidak terus dihegemoni oleh politisi busuk dan korup.

Partisipasi dakwah dalam politik merupakan sebuah agenda yang sangat strategis. Ketika dakwah mampu menguasai politik, maka dapat dengan mudah, kebijakan-kebijakan kenegaraan dapat disinergikan dengan tujuan dakwah itu sendiri. Membuat kebijakan yang sesuai dengan agenda dakwah dipastikan memiliki efektifitas yang tinggi untuk dapat mewarnai masyarakat, memerintahkan masyarakat untuk berbuat kebaikan yang teratur dan formal serta melarang masyarakat untuk berbuat kemaksiatan dan kerusakan. Karenanya, implementasi amar ma’ruf nahi munkar dapat disokong dengan kekuasaan yang mengikat.

Dakwah melalui jalur politik juga memberikan implikasi positif bagi arena kekuasaan di Indonesia. Selama ini, orientasi penguasa, sejak periode kemerdekaan hingga saat ini, sering kali mengabaikan aspirasi kaum muslimin. Mayoritas kaum muslimin di negeri ini, menjadi bagian besar yang terpinggirkan dari agenda-agenda pembangunan nasional. Dapat dipastikan dalam realitas saat ini, kaum muslimin Indonesia identik dengan keterbelakangan dan jauh dari kondisi ideal sebagai masyarakat mayoritas di negeri yang makmur.

Dakwah melalui politik diharapkan dapat membentengi kaum muslimin dari kerusakan. Selama ini, kaum muslimin terus didera dengan berbagai problematika yang kompleks. Kemiskinan, kebodohan, perpecahan, moralitas yang rusak, dan berbagai kerusakan sosial seakan menjadi bagian dari dinamika kaum muslimin di Indonesia. Dengan kekuasaan yang diraih melalui kontestasi politik, maka dakwah dapat membuat kebijakan yang solutif atas problem keumatan tersebut.

Aktifitas dakwah dalam politik diharapkan mampu membawa kembali makna netral akan hakikat politik sebagai wadah konstelasi kekuasaan. Sehingga, tidak ada lagi para penguasa yang tenang membangun dinasti kekuasaan yang zhalim di Indonesia, negeri mayoritas muslim. Namun, yang ada adalah Indonesia sebagai negeri kaum muslimin yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT, sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur.

(**)